- Ringkasan
- Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Jojame diwarnai cekcok terbuka setelah Pejabat Sementara (Pj) Kepala Desa tidak hadir.
- Tokoh adat menolak pelaksanaan forum karena khawatir hasil musyawarah simpang siur.
- Ketegangan memuncak ketika warga menuntut keterbukaan laporan pertanggungjawaban dan APBDes 2025, hingga nyaris berujung kekerasan fisik.
- Peristiwa ini membuka kembali persoalan transparansi dan tata kelola pemerintahan desa.
IndoBisnis – Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, berubah ricuh dan diwarnai cekcok antarwarga.
Keributan tersebut dipicu oleh absennya Pejabat Sementara (Pj) Kepala Desa dalam forum yang seharusnya menjadi ruang pengambilan keputusan strategis desa.
Mahmud Haji Sabtu, warga Desa Jojame, memaparkan kronologi kejadian yang terjadi di dalam forum Musdes tersebut.
Menurutnya, persoalan bermula ketika salah satu tokoh adat secara tegas meminta agar Musdes hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pj Kepala Desa.
“Awalnya salah satu tokoh adat meminta agar Musdes ini harus dihadiri Pj. Karena Pj tidak ada, tokoh adat bilang Musdes ini tidak bisa dilaksanakan karena nanti hasilnya bisa simpang siur,” ujar Mahmud.
Permintaan tersebut, alih-alih ditanggapi secara bijaksana, justru memicu reaksi keras dari salah satu perangkat desa.
Perangkat desa tersebut disebut tidak menerima pendapat tokoh adat dan melontarkan pernyataan yang menyeret persoalan kepemimpinan masa lalu.
“Di situlah salah satu perangkat desa tidak terima baik. Dia bilang, kenapa mantan kepala desa Subur Wajhudin bikin yang tarabae, tapi masyarakat diam saja,” kata Mahmud, menirukan pernyataan yang terdengar dalam forum.
Pernyataan itu memancing respons langsung dari Mahmud. Ia menilai, jika pengelolaan pemerintahan desa sebelumnya dianggap baik, maka seharusnya dibuktikan dengan keterbukaan dokumen, bukan sekadar klaim sepihak.
“Saya langsung bilang, kalau goni merasa bagus, coba kase keluar laporan pertanggungjawaban dan APBDes 2025,” tegas Mahmud.
Namun, desakan untuk membuka laporan pertanggungjawaban dan APBDes 2025 tersebut justru membuat suasana semakin memanas. Emosi memuncak dan nyaris berujung pada tindakan kekerasan fisik.
“Di situ langsung dong marah, sampai mau pukul pa kita,” ungkap Mahmud.
Peristiwa itu membuat jalannya Musdes tidak lagi kondusif. Ketidakhadiran Pj Kepala Desa dinilai memperlemah legitimasi forum, sementara tuntutan keterbukaan anggaran desa justru berujung konflik terbuka di hadapan masyarakat.
Bagi warga, Musdes seharusnya menjadi forum musyawarah yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan desa.
Namun yang terjadi di Desa Jojame justru memperlihatkan rapuhnya tata kelola pemerintahan desa dan membesarnya jurang kepercayaan antara warga dan aparatur desa.
Hingga berita ini diterbitkan, IndoBisnis masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Pejabat Sementara Kepala Desa Jojame dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi atas ketidakhadiran Pj Kepala Desa serta polemik laporan pertanggungjawaban dan APBDes 2025 yang memicu cekcok dalam Musdes tersebut.
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini diterbitkan IndoBisnis dengan judul: Begini Kronologi Musdes Desa Jojame Berujung Cekcok Tanpa Kehadiran Pj.
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
