- Ringkasan.
- Sebuah video cekcok jelang Musyawarah Desa (Musdes) Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Halmahera Selatan, menghebohkan publik.
- Adu argumen antara Sekretaris Desa dan Kaur Desa soal laporan pertanggungjawaban anggaran 2025 memantik reaksi keras warga.
- Pernyataan aparat desa yang menyinggung kedekatan bendahara dengan Bupati dinilai tidak pantas dan berpotensi memicu konflik.
- Situasi kian panas setelah Pjs kepala desa tidak hadir dalam Musdes, sementara beredar dugaan Musdes digelar atas perintah orang dekat Bupati untuk mempercepat pencairan sisa anggaran tahap III lebih dari Rp200 juta.
IndoBisnis – Desa Jojame kembali bergolak. Sebuah video cekcok yang terjadi menjelang Musyawarah Desa (Musdes) Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, beberapa hari lalu, menyita perhatian luas masyarakat.
Dalam video yang beredar, tampak Sekretaris Desa Jojame, Muhtar Bugis, dan Kaur Desa, Jainudin Habib, terlibat adu argumen sengit dengan Mahmud, warga Desa Jojame. Perdebatan itu berkutat pada laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 yang dipersoalkan warga menjelang Musdes digelar.
Situasi memanas ketika Muhtar Bugis dan Jainudin Habib menyampaikan pernyataan yang dinilai menantang warga. Mereka menyebut, apabila masyarakat tidak puas dengan pelaksanaan Musdes, maka dipersilakan melaporkan persoalan tersebut langsung kepada Bupati Halmahera Selatan.
Tak berhenti di situ, dalam video tersebut juga terselip pernyataan sensitif. Aparat desa menyebut Bendahara Desa Jojame, Sudarmanto Meng, memiliki kedekatan dengan Bupati. Kedekatan itu, sebagaimana tersirat dalam rekaman, dinilai tidak dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengganti Penjabat Sementara (Pjs) kepala desa beserta perangkat desa lainnya.
Narasi tersebut sontak memantik reaksi keras di tengah masyarakat. Sejumlah warga menilai ucapan aparat desa itu tidak pantas disampaikan di ruang publik, apalagi menjelang Musdes yang seharusnya menjadi forum resmi dan bermartabat.
“Pernyataan seperti itu rawan menimbulkan salah paham dan bisa memicu konflik horizontal di desa,” ujar salah satu warga Jojame
Warga menegaskan, Musyawarah Desa sejatinya merupakan ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi, membahas persoalan secara terbuka, serta mengambil keputusan melalui mufakat, bukan ajang adu emosi dan saling tantang.
Oleh karena itu, masyarakat berharap seluruh aparatur desa dapat bersikap tenang, netral, dan mengedepankan dialog yang sehat agar Musdes berjalan kondusif serta tidak mencederai kepercayaan publik.
Di sisi lain, sorotan juga mengarah pada absennya Pjs Kepala Desa Jojame dalam Musdes tersebut. Ketidakhadiran ini memunculkan dugaan serius di kalangan warga. Musdes disebut-sebut tetap dipaksakan oleh perangkat desa Jojame atas perintah pihak yang disebut sebagai orang dekat Bupati.
Tujuan Musdes itu, menurut informasi yang beredar, diduga untuk mempercepat pencairan sisa anggaran tahun 2025 tahap III dengan nilai lebih dari Rp200 juta.
Terkait informasi tersebut, IndoBisnis telah berupaya melakukan konfirmasi kepada salah satu warga serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jojame. Namun, upaya konfirmasi itu belum membuahkan hasil.
“Informasi tersebut IndoBisnis terima dan sudah berupaya melakukan konfirmasi ke salah satu warga dan BPD Desa Jojame, hanya saja mereka menolak untuk berkomentar soal itu,” kata sumber IndoBisnis.
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini diterbitkan IndoBisnis dengan judul: Video Cekcok Jelang Musdes Jojame, Aparat Desa Tantang Warga Lapor Bupati.
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
