Indonesia kembali dihebohkan dengan kasuss bunuh diri seorang anak SD di NTT pada 29 Januari 2026, YBR, siswa kelas IV SD berusia 10 tahun di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT, ditemukan tewas gantung diri di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Pagi itu, YBR mengeluh sakit kepala kepada neneknya dan memilih tidak sekolah. Ia kemudian pergi sendirian ke kebun, meninggalkan surat pendek untuk ibunya yang isinya menyiratkan keputusasaan karena tidak bisa membeli buku tulis dan pulpen sederhana seharga kurang dari Rp10.000. Neneknya menemukan jenazahnya sekitar pukul 11.00 WIB, dan warga langsung melaporkan ke polisi setempat.
Secara kronologis, YBR tinggal bersama neneknya di sebuah pondok bambu reyot berukuran hanya 2×3 meter, yang juga berfungsi sebagai dapur dengan tungku masak tepat di samping tempat tidur. Kondisi pondok ini digambarkan sebagai “saksi bisu” atas penderitaan anak tersebut, dengan atap bocor dan dinding rapuh. Sejak kecil, YBR terpisah dari orang tuanya yang bekerja sebagai buruh tani di daerah lain, sehingga ia bergantung pada neneknya yang hidup dari hasil kebun ubi dan pisang. Korban diketahui anak yang pendiam, rajin belajar, dan sering makan seadanya seperti ubi rebus atau pisang, tanpa lauk pauk yang layak. Hari-hari terakhirnya diisi dengan kegelisahan karena permintaannya untuk alat tulis tak kunjung terpenuhi, meski harganya murah.
Penyebab utama bunuh diri YBR diduga dipicu oleh tekanan ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sekolah, seperti pembelian buku dan pulpen. Berdasarkan keterangan Kepolisian NTT, selain kebutuhan tersebut, keluarga juga diwajibkan membayar pungutan sekolah di sebuah SD negeri sebesar Rp1,22 juta per tahun. Dari jumlah tersebut, keluarga baru mampu membayar Rp500 ribu, sehingga masih tersisa kewajiban sebesar Rp720 ribu. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan kebijakan pendidikan gratis di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Komisi X DPR RI yang mengecam praktik tersebut sebagai pelanggaran serius. Peristiwa ini juga mencerminkan persoalan yang lebih luas di NTT, di mana banyak anak dari keluarga kurang mampu masih menghadapi hambatan akses pendidikan akibat biaya tersembunyi, seperti seragam, buku, dan berbagai iuran sekolah.​
Gubernur NTT, Melki Sedang, menyatakan rasa malu atas kejadian ini dan memerintahkan investigasi mendalam terhadap sekolah serta dukungan untuk keluarga. Polisi telah memeriksa saksi-saksi, termasuk guru dan tetangga, sementara tim psikolog dari Dinas Sosial dampingi warga desa. Amnesty International Indonesia menyebut kematian YBR sebagai “ironi hak asasi manusia anak” di tengah program pendidikan gratis pemerintah pusat. Saat ini, sejumlah LSM mulai menggalang donasi untuk keluarga korban dan mendorong audit pungutan sekolah di Ngada. Kasus ini juga memicu diskusi nasional tentang kemiskinan struktural di NTT.
