Satu-satunya Daerah di Maluku Utara yang Lampaui Target Nasional Rekomendasi BPK
- Ringkasan Berita
- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kali secara berturut-turut, Kota Tidore berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Tidak hanya mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan, Tidore juga menjadi satu-satunya daerah di Maluku Utara yang berhasil melampaui target nasional tindak lanjut rekomendasi BPK dengan capaian 77 persen.
TIDORE, IndoBisnis — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kali berturut-turut.
Dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, Ternate, Kamis (4/6/2026).
Prestasi tersebut semakin memperkuat posisi Kota Tidore Kepulauan sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan paling konsisten dan akuntabel di Provinsi Maluku Utara.
Menurut Muhammad Sinen, capaian WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi serta temuan guna memperbaiki tata kelola administrasi wilayah. Fokus utama kita adalah mempertahankan opini WTP ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan yang sehat,” ujar Muhammad Sinen.
Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat.
Selain mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, Kota Tidore Kepulauan juga mencatat capaian terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Berdasarkan data BPK, Kota Tidore Kepulauan berhasil mencapai tingkat penyelesaian rekomendasi sebesar 77 persen.
Capaian tersebut melampaui target nasional sebesar 75 persen dan menjadi yang tertinggi di Maluku Utara.
Ketika sebagian daerah masih berupaya memenuhi standar minimal, Tidore justru berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
“Komunikasi intensif antarinstansi harus tetap dijaga untuk menuntaskan sisa temuan yang ada. Pengawasan akan terus kami tingkatkan agar kualitas tata kelola keuangan tetap terjaga,” kata Muhammad Sinen.
Dalam sambutannya, Bhuono Agung Nugroho mengungkapkan bahwa hampir seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara berhasil memperoleh opini WTP untuk Tahun Anggaran 2025.
Namun, Kabupaten Pulau Taliabu masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BPK juga menemukan sejumlah persoalan yang masih berulang terjadi di beberapa daerah.
“BPK memberikan catatan kritis terkait adanya temuan berulang di beberapa wilayah, seperti kesalahan klasifikasi anggaran, penyimpangan biaya perjalanan dinas hingga kekurangan volume pada proyek pembangunan,” jelas Bhuono.
Menurutnya, seluruh temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya.
Bhuono menambahkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Maluku Utara masih belum mencapai target minimal tindak lanjut rekomendasi sebesar 75 persen.
Dari seluruh daerah yang diperiksa, hanya Kota Tidore Kepulauan yang berhasil melampaui target tersebut dengan capaian 77 persen.
Prestasi ini menjadi indikator kuat bahwa sistem pengawasan internal dan tata kelola administrasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut serta menjadi daerah terbaik dalam tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
Dengan capaian tersebut, Kota Tidore Kepulauan kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Maluku Utara.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
