Jakarta. IndoBisnis — Human Rights Watch (HRW) menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki inisiatif yang besar dalam mengatasi masalah hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.Dalam laporan tahunan yang dirilis pada 11 Januari 2024, HRW mendesak.
“Presiden selanjutnya untuk tidak membuang waktu dalam menyelesaikan masalah HAM,” kata Elaine Pearson, Direktur Human Rights Watch Asia, dikutip dari tempo.co dalam keterangan tertulis.
Laporan tersebut mencakup penilaian terhadap praktik HAM di lebih dari 100 negara dan mengkritik Presiden Jokowi karena tidak memanfaatkan tahun terakhir masa jabatannya untuk membalikkan masalah HAM yang sudah lama dihadapi masyarakat Indonesia.
HRW juga menyoroti peran DPR RI yang mengesahkan undang-undang pidana baru (KUHP) pada Desember 2022, yang dianggap melanggar hak-hak perempuan, agama minoritas, dan kelompok LGBT, serta melemahkan hak atas kebebasan berpendapat dan berserikat.
“Laporan tersebut juga menyoroti penangkapan dan pengadilan sewenang-wenang terhadap masyarakat adat di Papua Barat, pembatasan akses ke Papua Barat oleh media asing, diplomat, dan pemantau HAM, serta pemaksaan terhadap anak perempuan dan perempuan untuk mengenakan jilbab di sejumlah daerahdaerah,” tulis dalam laporan.
HRW juga menyebut banyak pernyataan bias dari pejabat pemerintah yang memberikan pembenaran atas pelecehan dan kekerasan yang dilakukan pejabat dan warga terhadap kelompok LGBT.
Sampai saat ini, Istana belum memberikan tanggapan terhadap laporan HRW tersebut. Presiden Jokowi saat ini sedang melakukan kunjungan ke Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.***
Mardan Amin.
