- Ringkasan
- Operasi penertiban tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang digerakkan Presiden Prabowo Subianto menandai perubahan drastis tata kelola sektor timah nasional.
- Didukung militer, razia besar-besaran menghentikan aktivitas tambang ilegal yang selama bertahun-tahun merusak lingkungan dan menopang ekonomi rakyat kecil.
- Namun, di balik agenda penegakan hukum, negara justru mengonsolidasikan aset dan kendali industri melalui PT Timah—BUMN yang sebelumnya menjadi pusat skandal korupsi.
- Keterlibatan militer, alih kelola aset sitaan, serta potensi konflik baru di wilayah IUP memunculkan pertanyaan besar: apakah ini reformasi pertambangan, atau penguatan kuasa negara yang menyingkirkan masyarakat?
Pada awal November 2025, sebuah helikopter militer mendarat di hamparan pasir putih di tengah hutan pesisir yang dilindungi di Pulau Bangka. Pendaratan itu menandai dimulainya penutupan tambang timah ilegal, bagian dari operasi besar-besaran yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik pertambangan tanpa izin.
Dalam beberapa bulan terakhir, satuan tugas yang didukung militer menyisir Pulau Bangka dan Belitung. Aparat memburu ponton-ponton ilegal di laut lepas, menutup smelter ilegal, serta menyita alat-alat berat yang dikubur hingga beberapa meter di bawah tanah atau pasir guna menghindari razia.
Bangka dan Belitung, dua pulau di lepas pantai Sumatra, menyumbang hampir seperlima pasokan timah dunia. Komoditas ini menjadi bahan penting bagi industri teknologi dan energi terbarukan. Selama bertahun-tahun, sektor tersebut dikenal minim pengawasan. Skala kerusakan dan korupsi baru tampak terang pada awal 2025, ketika sejumlah eksekutif PT Timah divonis bersalah karena mengawasi skema korupsi besar-besaran untuk mencuci timah ilegal ke dalam rantai pasok perusahaan negara itu.
Di wilayah yang lama dirusak tambang ilegal, ponton isap, dan pasar gelap timah yang nyaris luput dari pengawasan negara, perlambatan tajam aktivitas penambangan akibat razia kini menjadi pemandangan baru.
Namun, operasi ini bukan sekadar penegakan hukum. Melalui rangkaian penindakan tersebut, pemerintah justru mengalihkan lebih banyak aset dan kendali kepada PT Timah—perusahaan negara yang berada di pusat skandal korupsi. Perusahaan itu kini dipimpin seorang purnawirawan kolonel TNI.
Apa yang terjadi di Bangka Belitung mencerminkan tren yang lebih luas, yakni meningkatnya keterlibatan militer dalam pengelolaan sektor-sektor ekonomi strategis dan pemerintahan. Di lapangan, tren ini tampak melalui upaya menciptakan ketertiban dan kontrol atas industri yang selama ini kacau dengan cara yang sangat tersentralisasi. Bagi warga Bangka Belitung, yang telah lama menanggung dampak buruk pertambangan, perubahan ini belum tentu menghadirkan perbaikan yang mereka harapkan.
Dalam pidato pelantikannya di parlemen pada Agustus, Presiden Prabowo berjanji menindak tambang ilegal dan perkebunan kelapa sawit yang merambah hutan. Menurut Presiden, satuan tugas yang didukung militer telah menyita lebih dari tiga juta hektare perkebunan sebelum mengalihkan fokus ke sektor pertambangan.
Saat berbicara di Kongres Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 29 September, Prabowo menegaskan perintah tersebut. Ia menyebut Bangka Belitung memiliki “1.000 tambang ilegal”.
“Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan,” kata Prabowo. “Tambang ilegal dibersihkan atau diambil alih negara.”
Sepekan kemudian, pada 6 Oktober, Prabowo memimpin upacara di Pangkalpinang. Dalam acara itu, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin secara resmi menyerahkan aset sitaan hasil penyelidikan korupsi kepada PT Timah. Aset tersebut mencakup stok timah, tanah, uang tunai, serta enam unit smelter yang ditaksir bernilai Rp7 triliun atau sekitar 420 juta dolar AS. Presiden juga menyinggung kandungan tanah jarang di dalamnya yang menurutnya “mungkin nilainya lebih besar, sangat besar”.
PT Timah—simpul utama skandal korupsi—justru tampil sebagai ujung tombak pembersihan industri.
“Banyak orang mengatakan ini nasionalisasi by other name. Karena ini memang nasionalisasi yang diambil alih oleh negara dan dikelola oleh perusahaan negara,” kata Made Supriatma, visiting fellow ISEAS–Yusof Ishak Institute. Menurutnya, langkah ini lebih didorong faktor politik ketimbang pertimbangan ekonomi. “Ini semua faktor politik yang mendorong, tidak ada dalam kamus ekonomi,” ujarnya.
Seorang jaksa senior Kejaksaan Agung sebelumnya menyebut aset sitaan diserahkan kepada BUMN untuk “pengelolaan sementara”. Namun, pengamat melihat kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat kontrol negara atas sumber daya alam dengan memberi peran kunci kepada militer, sejalan dengan meningkatnya pengaruh militer di berbagai sektor pemerintahan.
Sepanjang 2025, sejumlah mantan perwira tinggi militer menduduki posisi strategis di perusahaan tambang negara. Di PT Timah, jabatan Direktur Utama dipegang Restu Widiyantoro, purnawirawan kolonel TNI AD yang beberapa hari sebelum penyerahan smelter dianugerahi pangkat kehormatan Brigadir Jenderal.
Dalam sebuah konferensi pertambangan, pejabat Kementerian Pertahanan menyatakan peran kementerian adalah menciptakan “lingkungan yang aman bagi pembangunan dan investasi”. Made Supriatma menilai pola tersebut sebagai sentralisasi komando negara dengan dukungan kekuatan militer.
Di Bangka Belitung, tindakan keras pemerintah memicu perlawanan dan kekhawatiran. Kunjungan presiden bertepatan dengan demonstrasi besar di luar kantor pusat PT Timah. Sejumlah penambang rakyat memprotes Satuan Tugas Halilintar, tim penegakan hukum bentukan pemerintah yang melibatkan personel militer dan telah menangkap puluhan kolektor timah. Media melaporkan aksi itu berujung ricuh setelah polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.
Sebelum razia, penambang rakyat mencari timah di perbukitan, daratan, hingga laut menggunakan ponton kayu. Timah dijual ke kolektor lalu ke perusahaan smelter swasta atau langsung ke PT Timah. Praktik ilegal ini telah lama ditoleransi dan menjadi sumber penghidupan utama banyak keluarga.
Kini, operasi penertiban membuat banyak penambang kehilangan pekerjaan.
“Sekarang ni penuh razia. Hidup makin susah,” kata Ari, penambang dari Gantung, Belitung Timur. Ia menilai pemerintah hanya merazia rakyat kecil tanpa menyediakan alternatif penghidupan yang layak.
Ari berharap pemerintah memberi izin jelas, pelatihan praktik tambang yang lebih aman, serta harga timah yang adil. “Kami ni nambang sumber alam kampung kami sendiri, tapi yang keluar dari Babel banyak, yang balik ke daerah hampir dak ada apa-apa,” ujarnya.
PT Timah menyatakan tengah meningkatkan tata kelola dengan menggandeng koperasi untuk melegalkan penambang rakyat di wilayah konsesi serta menarik mereka ke sistem formal. Perusahaan juga berambisi memperkuat hilirisasi.
Di Batu Beriga, Prasetya Jorghi mengakui penghentian tambang ilegal memberi ruang pemulihan lingkungan. Namun, kekhawatiran muncul terkait rencana tambang lepas pantai PT Timah di wilayah habitat penyu hijau. Meski Restu berjanji tidak menambang tanpa persetujuan masyarakat, dokumen Public Expose Insidental PT Timah justru mencantumkan rencana pembukaan tiga lokasi tambang lepas pantai baru, termasuk Batu Beriga.
“Reformasi tata kelola pertimahan lumayan bagus,” kata Jorghi. Namun ia mengingatkan potensi konflik baru. “Takutnya tambang ilegal ditertibkan sekarang, mereka malah fokus ke wilayah IUP yang banyak konflik dengan masyarakat.”
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini pertama kali diterbitkan thegeckoproject dengan judul: Di balik penertiban tambang timah, kekuasaan dikonsolidasikan
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
