- Ringkasan Berita
- Laporan Toxic Transition dari EIA dan PremiCongo memicu respons cepat pemerintah Republik Demokratik Kongo dengan rencana inspeksi tambang Tenke Fungurume.
- Dugaan pencemaran udara dan paparan gas beracun disebut memicu krisis kesehatan di sekitar tambang milik CMOC.
- Tekanan kini meluas hingga rantai pasok global, termasuk industri otomotif.
IndoBisnis — Tekanan terhadap industri tambang kobalt global semakin menguat. Menyusul rilis laporan Toxic Transition pada 24 Maret 2026, pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDC) mengumumkan akan segera melakukan inspeksi resmi di tambang Tenke Fungurume.
Laporan yang disusun oleh Environmental Investigation Agency (EIA) dan PremiCongo tersebut menyoroti dugaan serius bahwa raksasa tambang CMOC Group Ltd. telah mencemari udara dan memicu krisis kesehatan di sekitar wilayah operasi melalui anak usahanya, Tenke Fungurume Mining (TFM).
Secara tidak langsung, langkah pemerintah RDC ini mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap industri tambang yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi, namun kini dibayangi tuduhan pelanggaran lingkungan.
EIA dan PremiCongo menyambut respons tersebut dan menawarkan kerja sama penuh, termasuk membuka akses terhadap lebih dari 1.200 catatan medis yang mendokumentasikan krisis kesehatan di Fungurume.
Secara tidak langsung, data tersebut memperkuat dugaan bahwa dampak kesehatan yang dialami warga merupakan konsekuensi sistemik dari aktivitas industri, bukan sekadar insiden terpisah.
Selain itu, EIA juga menyatakan kesiapan mendukung pemerintah, sebagaimana pengalaman mereka dalam pengembangan sistem pelacakan sumber daya di kawasan Cekungan Kongo selama lebih dari tujuh tahun.
Kedua organisasi tersebut juga meminta dilibatkan sebagai pengamat independen dalam misi lapangan guna memastikan proses investigasi berjalan transparan dan akuntabel.
Fokus utama investigasi adalah emisi sulfur dioksida (SO₂), gas beracun yang diduga menjadi penyebab utama gangguan kesehatan masyarakat.
Secara tidak langsung, laporan tersebut mengungkap bahwa TFM untuk pertama kalinya mengakui tanggung jawab atas lonjakan emisi gas beracun pada 2023–2024 setelah sebelumnya membantah selama hampir dua tahun.
Pengakuan ini menjadi titik krusial dalam mengungkap dugaan pencemaran yang telah lama dikeluhkan warga.
Koordinator PremiCongo, Christian Bwenda, menilai perkembangan ini sebagai kemenangan bagi masyarakat lokal.
“Ini adalah kemenangan bagi masyarakat dan orang-orang yang telah lama mengangkat persoalan lingkungan ini. Kini saatnya pemerintah menjelaskan krisis kesehatan dan polusi di Manomapia, Kabombwa, dan wilayah lainnya,” tegas Bwenda.
Investigasi EIA mengungkap fakta yang mengkhawatirkan. Berdasarkan analisis lebih dari 1.200 catatan medis, puluhan keluarga di sekitar pabrik pengolahan “30k” mengalami mimisan, batuk berdarah, serta penyakit pernapasan berat.
Secara tidak langsung, gejala tersebut menunjukkan paparan jangka panjang terhadap SO₂, yang konsisten dengan keluhan warga sejak fasilitas tersebut mulai beroperasi.
Pemantauan kualitas udara independen juga menemukan bahwa tingkat SO₂ di wilayah Manomapia melampaui ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia pada beberapa periode antara September 2024 hingga Januari 2025.
Secara tidak langsung, paparan ini bahkan berlangsung selama beberapa jam berturut-turut dalam kondisi berbahaya bagi kesehatan manusia.
Dampak sosial dari aktivitas tambang juga mencuat. Lebih dari 12.000 warga dilaporkan telah direlokasi sejak 2022 akibat ekspansi TFM.
Warga mengaku hanya menerima kompensasi sekitar 60 dolar AS dan menyatakan kondisi hidup mereka menurun setelah relokasi.
Secara tidak langsung, laporan tersebut juga menyoroti dugaan praktik tidak transparan, di mana warga diminta menandatangani perjanjian sebelum mengetahui nilai kompensasi, sementara salinan kontrak diduga hanya dipegang oleh perusahaan.
Di sisi lain, TFM mencoba meragukan validitas temuan EIA. Namun, organisasi tersebut menilai bantahan itu tidak cukup kuat untuk menggugurkan bukti yang ada.
“Kesehatan dan kesejahteraan seluruh komunitas dipertaruhkan. Kami menyerukan TFM untuk mempublikasikan data pemantauan SO₂ secara lengkap dan terbuka,” tegas Alexander von Bismarck, Direktur Eksekutif EIA.
Ia menambahkan bahwa transparansi data saja tidak cukup tanpa pengawasan independen yang melibatkan masyarakat.
Secara hukum, tekanan terhadap perusahaan juga semakin kuat. Berdasarkan Kode Pertambangan RDC, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pencemaran yang berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.
Sorotan kini meluas ke rantai pasok global. Sejumlah produsen otomotif besar seperti BMW Group, Mercedes-Benz, Volkswagen, dan Stellantis disebut telah bergantung pada pasokan kobalt dari TFM selama bertahun-tahun.
Secara tidak langsung, laporan tersebut menyoroti minimnya respons dari perusahaan-perusahaan tersebut terhadap dugaan krisis lingkungan dan kemanusiaan.
EIA mendesak para produsen mobil untuk mengambil langkah konkret, termasuk mendukung pemantauan berbasis komunitas, berpartisipasi dalam inisiatif multi-pihak, serta memperkuat uji tuntas rantai pasok.
“Prinsip kehati-hatian harus diutamakan mulai dari tambang hingga produsen mobil,” ujar Alexander von Bismarck.
Kasus ini menegaskan ironi besar dalam transisi energi global. Di satu sisi, kobalt menjadi komoditas vital bagi energi bersih. Namun di sisi lain, proses produksinya justru dibayangi dugaan pencemaran dan krisis kemanusiaan.
Secara tegas, laporan ini menjadi alarm keras bahwa transisi energi tidak boleh mengorbankan keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
Artikel ini di ulas ulang oleh IndoBisnis dengan judul: Tambang Kobalt Disorot, Dugaan Polusi Picu Krisis Kesehatan.
Disclaimer
Informasi yang disajikan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, hukum, maupun pajak.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial yang diambil pembaca berdasarkan informasi dalam artikel ini. Pembaca disarankan berkonsultasi dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
