IB | Jakarta. — Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid Putri sulung Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), jangan jadikan hukum untuk bahan menjegal jelang kontestasi politik 2024. Hal itu sangat membahayakan bagi masa depan bangsa.
“Saya tidak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagi bahan jegal-jegalan. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” kata Alissa melalui akun X Space pribadinya dikutip Minggu, 3 September 2023.
Menurutnya, aparat penegak hukum (APH) sejatinya harus memeriksa pihak terkait yang diduga terlibat kasus korupsi. Namun jangan sampai hukum dimanfaatkan hanya untuk kepentingan politik saja.
“Segala kasus siapapun yang diungkap untuk main jegal-jegalan, saya tidak setuju. Itu menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia, hanya untuk kepentingan lima tahunan. Semoga tidak ada,” ujar Alissa.
Cuitan Alissa ini juga sebagai respons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpeluang memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Padahal Cak Imin telah dideklarasikan sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan.
Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur merespons soal kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terjadi saat 2012. Kasus itu diduga berkaitan dengan Cak Imin.
“Jadi semua yang terlibat, yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan juga di bukti-bukti, kita akan minta keterangan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 1 September 2023.
Penulis : Mardan Amin
