Melalui unggahan di akun TikTok, Dr. Graal yang kini menjabat sebagai unsur pimpinan PPUU dan anggota Komite II DPD RI menyoroti carut-marut persoalan mendasar Maluku Utara. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga tambang, semua teriak minta perhatian.
Suara lantang datang dari Senayan. Melalui akun TikTok @kanalgraal, Dr. Graal yang kini menjadi unsur pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) sekaligus anggota Komite II DPD RI, melontarkan pandangan tajam soal kondisi Maluku Utara.
Dalam unggahannya, Graal menegaskan bahwa dirinya tidak hanya melihat dari jauh, tetapi turun langsung menyusuri desa hingga pulau untuk menangkap persoalan riil yang dihadapi rakyat.
“Lebih melihat dan memahami Maluku Utara secara perlahan dan saksama. Dengan menyusuri satu desa ke desa lainnya, menyeberangi satu pulau ke pulau lainnya, kita semakin menangkap gambaran jelas bahwa banyak persoalan fundamental nan nyata menanti sentuhan tangan pemerintah,” tulis Graal dalam narasinya.
Ia menegaskan, persoalan itu nyaris merata di setiap lini kehidupan warga. Mulai dari pendidikan yang masih jauh dari layak, layanan kesehatan yang timpang, infrastruktur yang bolong di mana-mana, hingga sektor vital seperti pertanian, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, bahkan pertambangan.
“Nyaris merata warga mengeluhkan dan meneriakkan masalah mendasar yang dihadapi. Persoalan ini terjadi mulai dari level desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat,” tegas Graal.
Menurutnya, kompleksitas masalah ini bukan sekadar catatan kecil, melainkan alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan. Graal mengingatkan, pejabat publik tidak boleh hanya duduk manis di kursi empuk, melainkan wajib membuka mata dan telinga untuk mendengar jeritan rakyat.
“Masalah begitu kompleks. Kita sebagai pejabat publik harus membuka mata, menyadarinya, lalu fokus menjalankan tanggung jawab sesuai peran dan kewenangan demi kesejahteraan warga,” pungkasnya.
Pernyataan Graal ini menjadi tamparan telak bagi pemerintah, baik daerah maupun pusat. Maluku Utara, dengan segala potensi besar yang dimiliki, kini justru berhadapan dengan segudang persoalan mendasar yang menuntut solusi nyata, bukan sekadar janji politik.
***
