- Sekda Safiun Radjulan wakili Bupati HalSel paparkan jawaban atas kritik tujuh fraksi DPRD terkait Ranperda APBD 2026.
Pemerintah Daerah Halmahera Selatan melalui Sekretaris Daerah Halsel, Safiun Radjulan, menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Halsel terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Halsel ke-45 masa persidangan III tahun sidang 2025 pada Rabu, 19 November 2025.
Dalam penyampaiannya, Bupati melalui Sekda Halsel menanggapi seluruh kritik maupun masukan dari tujuh fraksi DPRD Halsel. Ia menegaskan bahwa Pemda Halsel tetap menindaklanjuti masukan dan kritik dari DPRD.
Inilah dua contoh dari fraksi Partai PKB dan Golkar, yang dibantah oleh jawaban Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
- Fraksi PKB
Sekda Radjulan memaparkan bahwa Fraksi PKB menekankan perlunya evaluasi komprehensif terhadap realisasi serapan anggaran yang dinilai belum optimal. Pemda berkomitmen melakukan evaluasi kinerja awal triwulan IV terhadap seluruh OPD agar pelaksanaan program lebih efektif dan memiliki time line akurat, sehingga distribusi manfaat langsung kepada masyarakat tercapai.
“Evaluasi ini penting agar pelaksanaan program yang dilaksanakan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Sekda Safiun Radjulan.
Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemda akan mengoptimalkan sektor potensial, termasuk retribusi dan pajak daerah. Upaya digitalisasi layanan, pemutakhiran objek pajak, pengembangan sektor pariwisata dan jasa, serta penyediaan sarana pembayaran non tunai menjadi fokus utama. Radjulan meyakini dukungan regulasi DPRD akan mendorong PAD meningkat signifikan dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Dalam hal pembangunan, Pemda menegaskan kebijakan zonasi dan pembangunan berbasis agromaritim sebagai bagian RPJMD 2025–2029, yang legal standing-nya telah disahkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2025. Fokus pembangunan wilayah pesisir dilakukan tanpa mengabaikan wilayah lain, dengan strategi kolaborasi antar pemerintah provinsi dan kementerian lembaga untuk penguatan fiskal daerah.
“Alokasi belanja modal diarahkan proporsional untuk zona prioritas dan non-prioritas. Ini menjadi catatan penting dalam pembahasan APBD 2026,” jelas Sekda Radjulan.
Fraksi PKB juga menyoroti sektor pendidikan sebagai prioritas, termasuk rehabilitasi ruang kelas, pembangunan kelas baru, penyediaan peralatan belajar, redistribusi guru berbasis kebutuhan riil, dan prioritas rekrutmen PPPK. Pemda menegaskan semua wilayah mendapatkan porsi pembangunan sesuai skala kebutuhan, dengan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan tetap merata tanpa dibatasi zonasi.
Pembangunan infrastruktur juga mendapat perhatian, seperti Jalan Lingkar Botang Lomang 6,4 km dengan anggaran Rp 2,656 miliar (progres 88,79%) dan perbaikan geometrik Jalan Indari-Kaputusan 14,2 km dengan anggaran Rp 17,604 miliar (progres 70%). Kelanjutan pekerjaan menunggu dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Sekda Radjulan menutup tanggapan Fraksi PKB dengan apresiasi:
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan, pemikiran, dan kritik konstruktif yang diberikan.”
- Fraksi Golkar
Sekda Radjulan juga memberikan penghargaan kepada Fraksi Golkar atas pandangan umum yang kritis dan konstruktif, sebagai ekspresi tanggung jawab politik dan moral. Pemda menghargai catatan kritis yang disampaikan, meskipun penyampaian Ranperda APBD 2026 bersifat ringkas karena mengikuti format resmi. Seluruh evaluasi, baseline data, dan arah strategi pembangunan telah tercantum dalam dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan rancangan APBD yang telah diserahkan ke DPRD.
“Ke depan, Pemda siap menyampaikan paparan teknokratis lebih mendalam dalam rapat lanjutan bersama komisi dan Banggar, agar seluruh dinamika fiskal dapat dibahas secara terbuka,” tegas Radjulan.
Beberapa catatan Fraksi Golkar antara lain: pengelolaan anggaran yang baik dan terukur, evaluasi belanja konsumtif, paket pekerjaan yang tidak berdampak pada masyarakat, serta pengawasan transparansi dan pemerataan. Pemda membuka ruang bagi semua pihak untuk mengawal belanja publik melalui rapat komisi bersama OPD.
Sekda menambahkan, OPD diinstruksikan bergerak cepat, responsif, dan inovatif dalam memanfaatkan alokasi program pemerintah pusat. Rekomendasi teknis, seperti memfungsikan kembali cold storage dan pabrik es di Desa Sagawele, akan menjadi perhatian dalam pembahasan OPD terkait.
“Revisi prioritas belanja publik, proyeksi pendapatan, perbaikan indikator program strategis, serta belanja modal pada sektor produktif yang masih rendah menjadi catatan penting dalam pembahasan Ranperda APBD 2026 bersama tim Banggar DPRD,” ujar Radjulan.
Dengan tanggapan ini, Pemda HalSel menegaskan APBD 2026 tetap berpihak pada rakyat, menjaga pemerataan pembangunan, efisiensi anggaran, dan kualitas layanan publik.
***
