JAKARTA, IndoBisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pembangunan empat unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI).
“Proyek ini berada di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan anggaran tahun 2012 hingga 2016,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika yang di terima IndoBisnis.co.id pada, Senin 8 Juli 2024.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, dengan saksi yang diperiksa bernama Sri Yanti, seorang pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan keterangan yang dapat memperjelas dugaan adanya korupsi dalam proyek pembangunan kapal tersebut,” ungkapnya
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut proyek strategis yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.
“Dugaan korupsi dalam proyek ini mencederai upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang merupakan salah satu aset penting negara,” tamba Tessa
KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan setiap pihak yang terlibat dalam praktik korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal.
“Pemeriksaan saksi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini,” pungkas.
Masyarakat menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini, berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan integritas dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga.***
