JAKARTA, IndoBisnis – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkritisi penggunaan anggaran yang tidak efisien di berbagai daerah.
Dalam paparannya pada acara ‘Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi’ di gedung KPK, Tito menyoroti bahwa banyak anggaran belanja daerah hanya dihabiskan untuk gaji pegawai.
Tito menyatakan bahwa masalah ini berdampak pada upaya peningkatan pendapatan daerah.
“Belanja yang kita lihat kerawanan tertinggi, tidak efisien dalam menyusun postur anggaran belanja. Belanja habis untuk belanja pegawai. Gaji dan tambahan penghasilan lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa selain gaji, banyak anggaran daerah yang dihabiskan untuk belanja operasional yang tidak efisien.
“Belanja operasional untuk pegawai juga. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, yang tidak efisien, rapat-rapat, perjalanan dinas yang tidak perlu,” tambahnya.
Sebagai contoh, Tito mengungkapkan bahwa sering kali sebuah program bernilai Rp 5 miliar harus menghabiskan dana yang lebih besar untuk keperluan pegawai.
Akibatnya, anggaran untuk program inti jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran persiapan.
“Akhirnya yang program intinya sendiri misalnya 5 miliar, program studi bandingnya Rp 2 sampai Rp 3 miliar, rapatnya Rp 3 miliar, perjalanan dinasnya Rp 10 miliar. Lebih banyak persiapan-persiapan penguatannya, dibanding program untuk masyarakat. Ini kerawanannya juga,” tuturnya.
Pada acara yang dihadiri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Ketua KPK Nawawi Pomolango, dan Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari, Tito menekankan pentingnya pengawasan sejak penyusunan anggaran untuk mencegah ketidakefisienan dan korupsi.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah lainnya, menunjukkan komitmen bersama dalam memperbaiki efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah.***
