JAKARTA, IndoBisnis – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti dampak negatif dari Pilkada langsung, terutama terkait biaya politik yang tinggi.
Menurutnya, biaya politik yang tinggi seringkali memaksa kepala daerah untuk mengembalikan biaya tersebut, yang menjadi salah satu akar masalah korupsi.
“Biaya politik yang tinggi mendorong kepala daerah untuk mengembalikan biaya politik, dan itu menjadi salah satu akar masalah korupsi. Ini merupakan tantangan besar,” kata Tito kepada wartawan usai menghadiri acara ‘Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi’ di gedung KPK, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.
Tito menilai bahwa tantangan utama saat ini adalah menemukan sistem rekrutmen kepala daerah yang dapat menekan biaya politik. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mencari formula untuk meningkatkan kesejahteraan aparat di daerah.
“Kita perlu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan aparat di daerah, termasuk kepala daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa kepala daerah yang ditunjuk dari kalangan birokrat seperti saat ini tidak memiliki biaya politik.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada transaksi terkait penunjukan kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri.
“Mereka tidak memiliki biaya politik, dan di Kemendagri kami sangat tegas bahwa tidak boleh ada transaksi apapun,” tuturnya.
Tito menambahkan bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Kemendagri untuk melakukan survei dan penelitian mengenai kelebihan dan kekurangan dari kepala daerah hasil Pilkada serta kepala daerah hasil penunjukan, terutama dalam mengisi kekosongan yang cukup lama.
“Bagi Kemendagri, ini adalah waktu untuk melakukan survei penelitian tentang plus-minus kepala daerah hasil Pilkada dan hasil penunjukan karena mengisi kekosongan yang cukup lama ini,” pungkas***
