- Lonjakan penculikan warga Korea Selatan di Kamboja mengguncang dunia internasional.
- Seoul menyerukan aksi global melawan jaringan perdagangan manusia yang menjerat ribuan korban lewat modus penipuan daring lintas negara.
Photo : YONHAP News
Pemerintah Korea Selatan menyerukan kerja sama global yang lebih kuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memerangi perdagangan manusia yang kini terhubung dengan jaringan penipuan daring lintas negara.
Seruan ini muncul setelah meningkatnya kasus penculikan dan penganiayaan terhadap ratusan warga Korea di Kamboja dalam dua tahun terakhir.
Wakil Perwakilan Tetap Korea Selatan untuk PBB, Kim Sang-jin, dalam sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (17/10/2025), memperingatkan bahwa pusat-pusat penipuan siber kini telah berkembang menjadi ancaman transnasional yang nyata.
“Kejahatan ini semakin terkait dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan lintas negara seperti penipuan daring. Lonjakan kasus yang menargetkan warga Korea dan negara lain di Asia Tenggara membuktikan perlunya kerja sama internasional yang lebih kuat,” ujar Kim mengutip United Press International.
Kim menegaskan bahwa perdagangan manusia adalah pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional, dan membiarkannya berarti mengabaikan tanggung jawab moral kolektif dunia.
“Perdagangan manusia mengancam hak hidup seseorang. Mengabaikannya sama dengan membiarkan penghilangan paksa, kekerasan, bahkan kematian korban,” tegasnya.
Gelombang kekhawatiran publik di Korea Selatan meningkat tajam setelah laporan menyebutkan ratusan warga negara Korea diculik dan dipaksa bekerja di pusat penipuan daring di Kamboja.
Para korban dijebak dengan tawaran pekerjaan palsu, lalu dikurung dan dipaksa melakukan aksi kriminal, seperti voice phishing dan perjudian daring.
Menurut data resmi, terdapat 220 kasus penculikan pada tahun 2024, dan melonjak menjadi 330 kasus hingga Agustus 2025. Sebelumnya, kasus semacam ini hanya berkisar 10–20 per tahun.
Tragedi memuncak ketika jenazah seorang mahasiswa Korea ditemukan di Gunung Bokor, Provinsi Kampot, pada Agustus lalu. Korban diduga disiksa hingga tewas.
Jaksa Kamboja telah menetapkan tiga warga negara Tiongkok sebagai tersangka pembunuhan dan penipuan, sebagaimana dilaporkan Agence Khmer Press.
Sebagai langkah cepat, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengeluarkan larangan perjalanan “kode hitam”, tingkat kewaspadaan tertinggi, untuk sejumlah wilayah di Kamboja, termasuk Poipet, Bavet, dan Pegunungan Bokor.
Pemerintah juga mengirimkan tim tanggap gabungan antarlembaga untuk memulangkan warganya.
Laporan Yonhap News menyebutkan empat warga Korea telah berhasil dipulangkan minggu ini, sementara 59 orang lainnya masih menunggu proses evakuasi.
Peringatan Seoul juga sejalan dengan langkah Amerika Serikat dan Inggris, yang baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap Prince Group, sebuah jaringan transnasional berbasis di Kamboja yang diduga mengoperasikan pusat penipuan daring berskala global.
Penyelidik HAM PBB menyebut bahwa pusat-pusat kejahatan di Kamboja dan negara tetangga merupakan bagian dari jaringan perdagangan manusia regional yang menjerat ratusan ribu korban dari seluruh Asia. Banyak di antara mereka menjadi korban penyiksaan, kerja paksa, dan kekerasan fisik.
“Situasinya telah mencapai tingkat krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia,” ungkap tim pelapor khusus HAM PBB pada Mei lalu.
Sementara itu, laporan Amnesty International pada Juni 2025 menyebut bahwa pemerintah Kamboja menutup mata terhadap praktik keji tersebut.
Laporan itu menuding adanya “koordinasi dan kolusi antara pengelola kompleks penipuan asal Tiongkok dan aparat lokal”, yang gagal menindak para pelaku meski pelanggaran HAM terjadi secara terang-terangan.
Seruan Korea Selatan di forum PBB menegaskan bahwa perdagangan manusia kini bukan lagi isu regional, melainkan ancaman global.
Negara-negara didesak tidak menutup mata terhadap penderitaan korban dan memperkuat kerja sama intelijen lintas negara untuk menumpas jaringan kejahatan yang kian kompleks ini.
Dunia kini menunggu langkah nyata dari komunitas internasional. Sebab di balik layar bisnis penipuan daring yang tampak digital dan dingin, ada ratusan ribu manusia yang disekap, disiksa, dan dijadikan alat mesin uang kriminal lintas negara.
***
