- Ringkasan Berita:
- Sekretaris DPW Brigade Nusantara (Brinus) Maluku Utara, Imelda Azzhara, mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik jual beli ijazah yang menyeret nama Bahtiar Mole, anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi Golkar.
- Dugaan yang disebut berkaitan dengan Institut Agama Islam (IAI) As-Siddiq Kie Raha itu dinilai mencederai integritas pendidikan dan harus ditangani secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
TERNATE, IndoBisnis — Sekretaris DPW Brigade Nusantara (Brinus) Maluku Utara, Imelda Azzhara, meminta aparat kepolisian mengusut secara menyeluruh dugaan praktik jual beli ijazah yang menyeret nama Bahtiar Mole, anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi Golkar.
Dugaan tersebut dikaitkan dengan aktivitas akademik di Institut Agama Islam (IAI) As-Siddiq Kie Raha, Kota Ternate, dan kini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas dunia pendidikan serta kredibilitas pejabat publik.
Imelda menilai dugaan praktik jual beli ijazah tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena berpotensi merusak marwah pendidikan tinggi.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, bukan justru terseret dalam dugaan praktik yang mencederai kepercayaan publik.
“Kasus seperti ini sangat mencoreng wajah dunia pendidikan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang selama ini diharapkan melahirkan generasi intelektual yang mumpuni,” ujar Imelda, Sabtu 6 Juni 2026.
Imelda menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran akademik yang berpotensi melanggar hukum harus ditangani secara serius tanpa memandang status sosial maupun jabatan pihak yang disebut dalam kasus tersebut.
“Saya mengutuk keras setiap praktik kecurangan di dunia pendidikan. Aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini secara serius karena menyangkut integritas pendidikan dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Menurut Imelda, transparansi penanganan perkara menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan tidak terus dibayangi informasi yang simpang siur.
Imelda juga menyoroti pentingnya kapasitas akademik bagi seorang wakil rakyat yang memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut menyusun berbagai kebijakan daerah.
Ia menilai kualitas pendidikan yang dimiliki pejabat publik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan.
“Publik berharap wakil rakyat memiliki kemampuan akademik yang memadai untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah dan menghasilkan aturan yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Selain mendesak kepolisian, Imelda meminta pihak kampus memberikan penjelasan resmi terkait dugaan yang berkembang.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas institusi pendidikan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Bahtiar Mole maupun pihak Institut Agama Islam (IAI) As-Siddiq Kie Raha terkait dugaan yang berkembang.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
