Sulsel, IndoBisnis — Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto, yang dikelola oleh PT Bosowa Energi sejak tahun 2007, dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan, mayoritas merupakan putra daerah. Manajemen perusahaan menyatakan bahwa pengurangan karyawan ini dilakukan sebagai langkah efisiensi, menyusul berhentinya operasional unit fase I (Unit 1 dan 2) akibat krisis pasokan batubara.
Berdasarkan dokumen surat PHK yang diterima oleh media, langkah efisiensi ini telah menuai protes dari berbagai pihak. Salah satu isu yang mencuat adalah ketidakpuasan atas jumlah pesangon yang ditawarkan perusahaan. Ketua Serikat Buruh Jeneponto, Darwis Damiri, menegaskan bahwa PT Bosowa Energi hanya bersedia membayar setengah dari ketentuan pesangon yang diatur dalam UU Cipta Kerja 2023. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak pekerja dan peraturan ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, terungkap bahwa banyak pekerja yang terpaksa mengalami PHK tidak langsung dipekerjakan oleh PLTU, melainkan melalui vendor tenaga kerja seperti GKC dan MAT. Kondisi ini membuat tanggung jawab perusahaan terkait pesangon menjadi kabur. Beberapa pekerja mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah menerima kontrak kerja atau slip gaji yang sah, sebuah pelanggaran terhadap Pasal 54 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 20/2016.
Asosiasi Masyarakat Buruh Amatir (AMUBA) mendesak agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta DPRD Jeneponto segera bertindak. Mereka menuntut diadakannya investigasi dan perlindungan hak-hak pekerja yang dirugikan akibat pemutusan hubungan kerja ini.
Sementara itu, usaha media untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak PLTU atau vendor terkait situasi ini menemui jalan buntu. Ketika wartawan mencoba meminta keterangan, petugas keamanan hanya menyatakan bahwa manajemen sedang “sibuk” dan tidak bersedia memberikan wawancara langsung. (Red)
