JAKARTA, IndoBisnis – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan kegelisahannya terkait penggunaan anggaran daerah dalam upaya pemberantasan stunting.
Dalam diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1/2025), ia menyoroti bahwa hingga 60% anggaran yang dialokasikan untuk program ini malah digunakan untuk kunjungan kerja dan perjalanan dinas.
“Banyak daerah yang menggunakan anggaran stunting untuk kegiatan yang tidak relevan. Biaya makan-minum, seminar, hingga perjalanan dinas menyita lebih dari separuh anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak masyarakat,” kata Bima kepada Wartawan seusai mengisi podcast tentang strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK).
Ia menjelaskan bahwa praktik ini tidak hanya mencederai tujuan pengentasan stunting, tetapi juga membuktikan perlunya evaluasi mendalam terhadap pengelolaan anggaran daerah. “Ini masalah prioritas. Uang rakyat seharusnya kembali ke rakyat, bukan habis di pos-pos yang sifatnya seremonial,” tegasnya.
Menurut Bima, arahan Presiden Prabowo agar pemerintah daerah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan langkah tepat. Ia menekankan bahwa dana harus diarahkan pada kebutuhan dasar, seperti perbaikan fasilitas sekolah dan penyediaan layanan kesehatan yang memadai.
“Presiden mencontohkan, sekolah dasar harus memiliki bangunan yang layak. Jangan sampai ada dapur makanan gratis, tapi sekolahnya sendiri tidak memenuhi standar. Alokasi yang salah harus segera diperbaiki,” ungkap Bima.
Untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, pemerintah merencanakan retret di Magelang. Kegiatan yang melibatkan kepala daerah ini akan berlangsung selama lebih dari seminggu. Fokusnya adalah memperbaiki tata kelola anggaran dan meningkatkan efektivitas program pembangunan daerah.
Bima juga mengajak generasi muda untuk lebih aktif mengawal transparansi anggaran dan pemberantasan korupsi. “Anak muda adalah harapan kita. Mereka harus terlibat dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Dengan kondisi ini, Bima berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar dana publik dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan rakyat.***
