IndoBisnis.co.id, Jakarta — Komjen Pol Dharma Pongrekun mengungkapkan keprihatinan terkait program pemerintah Indonesia yang berencana melepas 240 juta nyamuk bionik Wolbachia di beberapa kota, termasuk Bali.
Pongrekun menyatakan bahwa program ini dianggap berbahaya karena diduga merupakan bagian dari agenda globalis untuk mengendalikan manusia.
Menurut Komjen Pol Pongrekun, nyamuk Wolbachia dapat menyebabkan penyakit Japanese Encephalitis atau radang otak, meskipun vaksin dan obatnya sudah ada.
Menurut Komjen Pol Pongrekun, nyamuk Wolbachia dapat menyebabkan penyakit Japanese Encephalitis atau radang otak, meskipun vaksin dan obatnya sudah ada.
“Dampak dari nyamuk ini adalah penyakit japanese ensapalitis atau radang otak vaksin dan obatnya Sudan ada, program dan anggaran Sudan ada,” ujarnya, di kutip indoBisnis.co.id, pada jumpa pers di Jakarta pada 12 November 2023.
Dia mengklaim bahwa program ini telah didesain oleh pihak globalis untuk menguasai manusia, dengan fokus utama pada uang, kekuasaan, dan kontrol populasi.
Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia juga menyuarakan keprihatinan serupa, menyerukan pemerintah untuk menghentikan rencana pelepasan nyamuk Wolbachia di beberapa kota, termasuk Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang, dan Bontang.
Mereka mengingatkan bahwa belum ada studi menyeluruh tentang dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
“Big pharmacy yang menguasai dun bertujuan untuk mengendalikan setiap individu, saat ini pakai nyamuk bionik dikontrol oleh gelombang menjadi senjata untuk menyasar setiap individu,” jelasnya.
“semua by design. kita semua terbuatkan karena tak mampu mengantisipasi . buat masala ciptakan reaksi berikat solusi. itu agenda globalis. ini program mereka menuju precept digitalisasi”, Sambungnya.
Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT, yang turut serta dalam konferensi pers, menjelaskan bahwa program ini berpotensi merusak industri pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat.
“Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dan dampak yang tak terhitung?” ujarnya.
Gerakan ini menuntut evaluasi menyeluruh dan due diligence sebelum melepas nyamuk, dengan memperhatikan risiko teknologi melalui Wolbachia.
Mereka mendesak pemerintah untuk melibatkan publik dalam keputusan ini dan segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi daerah yang terkena dampak.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam konferensi pers yang sama, diwakili oleh Salah DR. dr. Siti Fadillah Supari, SP.JP(K), tidak memberikan komentar langsung terkait kontroversi ini.
“investigasi risiko technology melalui wolbachia. publik harus tahu dan menyatakan persetujuan. kami meminta tindakan segera untuk melindungi Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang, dan bontang,” tegasnya.****
Sumber RubicNews
