JAKARTA, IndoBisnis – Debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah yang ditayangkan oleh Kompas TV pada Rabu (23/10/2024) berlangsung panas. Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Mutiara T. Yasin dan Salim Kamaludin (MUTIARA-SALIM), keluar dari tema yang telah ditentukan dalam debat tersebut dan melontarkan pertanyaan yang memicu ketegangan.
Sesi kelima yang seharusnya membahas topik mengenai transformasi sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan sosial, tiba-tiba berubah arah ketika Mutiara mempertanyakan peran pasangan calon nomor urut 3, Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil (IMS-ADIL), dalam penetapan tapal batas wilayah yang dinilai merugikan Halmahera Tengah.
“Kenapa saudara menyetujui penetapan tapal batas yang menghilangkan 2.000 hektar wilayah Halmahera Tengah dan diserahkan ke Halmahera Timur?” tanya Mutiara dengan nada tajam.
Menanggapi hal tersebut, Ikram menjelaskan bahwa kebijakan terkait tapal batas itu diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dikeluarkan pada tahun 2018, sebelum dirinya menjabat sebagai PJ Bupati.
“Saat itu saya masih bertugas di Kemenko Maritim, jadi saya sama sekali tidak terlibat dalam proses tersebut,” kata Ikram. Ia juga meminta agar Salim Kamaludin, yang merupakan mantan Kepala Bappelitbang, memberikan informasi yang akurat kepada pasangannya.
Ikram lebih lanjut menyatakan bahwa pertanyaan ini seharusnya ditujukan kepada paslon nomor urut 2, Edi Langkara (ELANG-RAHIM), yang menjabat sebagai Bupati ketika keputusan tapal batas tersebut diambil.
“Saya baru menjabat sebagai Bupati pada Desember 2022, jadi pengurangan wilayah ini tidak ada sangkut pautnya dengan saya,” tegas Ikram.
Namun, Mutiara tampak yakin dengan argumen yang dia sampaikan dan menegaskan bahwa sebagai calon pemimpin, kredibilitas harus dijaga untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, tanpa terpengaruh emosi.
“Apa yang saya sampaikan hanya untuk mengingatkan saja. Saya sangat mengetahui hal ini karena wilayah yang dipermasalahkan juga dihuni oleh masyarakat dari beberapa desa di Halmahera Tengah,” jelas Mutiara.
Ketegangan semakin meningkat ketika Ikram menegaskan bahwa tidak ada pihak, termasuk bupati maupun gubernur, yang dapat mengintervensi keputusan Permendagri terkait tapal batas.
“Ini bukan masalah pribadi, ini masalah bersama untuk Halmahera Tengah. Keputusan dari Permendagri adalah final, dan kita tidak bisa mengubahnya begitu saja,” tandas Ikram, yang disambut sorakan pendukungnya.***
Artikel ini telah tayang di IndoBisnis.co.id.
