JAKARTA, IndoBisnis – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memperingatkan masyarakat tentang bahaya politik uang menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.
Ia menyoroti dampak jangka panjang dari praktik politik uang, bahkan dalam nominal kecil seperti Rp300.000 per amplop.
“Rp300.000 itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya kalau dia menerima. Sebaliknya, menolak juga tidak akan membuat seseorang menjadi miskin,” ujar Alexander dalam konferensi pers di Gedung KPK, Minggu (24/11/2024), terkait penahanan tersangka Gubernur Bengkulu.
Alexander menjelaskan bahwa politik uang sering menjadi langkah awal siklus korupsi yang merugikan tata kelola pemerintahan daerah.
Kepala daerah yang terpilih melalui praktik ini cenderung memprioritaskan pengembalian modal, baik dari kantong pribadi maupun sumbangan sponsor.
“Ketika modal yang dikeluarkan besar, kepala daerah akan berpikir untuk mengembalikan modal itu. Kalau dari sponsor, pasti ada ekspektasi balik untung, misalnya lewat proyek daerah,” katanya.
Berdasarkan survei KPK, banyak pengusaha yang mendukung kandidat Pilkada memiliki kepentingan ekonomi di balik donasi mereka.
Dukungan tersebut sering berujung pada pengaturan proyek pemerintah daerah yang melibatkan praktik korupsi.
Alexander menyerukan kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang dan memilih pemimpin yang bersih serta berintegritas.
“Lima menit di bilik suara menentukan lima tahun ke depan. Korupsi bukan hanya soal kepala daerah, tetapi masyarakat juga berkontribusi jika menerima uang itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika politik uang dibiarkan, dampaknya akan bertahan selama masa jabatan kepala daerah yang terpilih.
“Ini bukan hanya soal nominal kecil, tapi dampaknya besar dan sistemik,” ujarnya.
Menjelang Pilkada 2024, KPK berencana meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi praktik politik uang.
Alexander memastikan bahwa pihaknya akan menindak tegas calon kepala daerah atau pihak lain yang terbukti terlibat dalam praktik ini.
“Kami minta masyarakat berperan aktif untuk melaporkan jika menemukan dugaan politik uang. Kita harus bersama-sama memutus rantai korupsi,” ujarnya.
Alexander berharap masyarakat memilih calon pemimpin yang jujur, kompeten, dan berkomitmen untuk memperbaiki daerah.
“Korupsi hanya bisa dihentikan jika masyarakat sadar dan berani mengambil sikap,” tutupnya.***
Artikel ini telah tayang di IndoBisnis.co.id.
