- Kebijakan fiskal nasional kembali memantik kemarahan publik dan kalangan akademisi. Penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi sebagian besar provinsi serta kabupaten/kota di Papua dan Maluku yang tergambar dalam alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN 2026 dinilai sebagai keputusan paling drastis dan paling merugikan dalam sejarah pembangunan Indonesia Timur.
Pakar Ekonomi Universitas Unkhair Ternate, Dr. Mukhtar Adam, menegaskan bahwa pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menekankan peran sektor swasta sebagai motor penggerak ekonomi agar pertumbuhan nasional mencapai rata-rata 6 persen hanyalah wacana yang tidak cocok diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, kebijakan itu tepat diterapkan pada daerah yang telah mapan secara ekonomi.
“Gagasan ini baik pada daerah-daerah yang telah memiliki kemandirian wilayah, utamanya Pulau Jawa dengan pemain utama seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, serta di Sumatera seperti Medan, Padang, dan Palembang, yang sudah lama menikmati APBN dari belanja pemerintah. Maka sudah sepantasnya pemerintah lebih banyak berperan sebagai wasit, bukan pemain aktif yang boros belanja dan boros subsidi,” ujar Mukhtar.
Namun masalah muncul ketika kebijakan itu dipaksakan diterapkan pada seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan struktur geografis dan ketertinggalan pembangunan di kawasan timur. Ia menegaskan bahwa Indonesia Timur masih membutuhkan intervensi kuat pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dasar.
“Yang tertatih malah diminta mengejar tanpa tongkat penyangga. Tentu kita tidak lagi mempercepat pembangunan yang sudah cepat, dan memperlambat pembangunan yang sudah lambat. Jangan senang lihat daerah susah, dan susah lihat daerah senang,” tegasnya.
Lebih dari delapan dekade sejak kemerdekaan, APBN dan investasi terkonsentrasi pada dua kutub utama: Pulau Jawa dan Sumatera. Jalan raya, pelabuhan, bandara, kawasan industri, hingga jaringan pendidikan unggulan, semuanya didominasi wilayah tersebut.
Pendekatan ini terbukti menghasilkan pertumbuhan pesat dan ketahanan ekonomi kuat, namun dengan harga mahal: ketimpangan struktural yang menganga. Disparitas bukan lagi sekadar data statistik, melainkan realitas sosial yang menggores rasa keadilan wilayah kepulauan dan perbatasan.
Pulau Jawa menguasai 56,68 persen pangsa pasar ekonomi nasional, sementara alokasi Transfer ke Daerah mencapai 33,04 persen atau Rp 287,16 triliun hanya untuk enam provinsi besar.
Sebaliknya, delapan provinsi di Papua dan Maluku hanya menerima 10,21 persen dari total pagu nasional. Di saat yang sama belanja APBN masih didominasi oleh Jawa–Sumatera, sehingga mustahil daerah lain mendekati, apalagi menyamai akselerasi ekonomi Jawa.
Kawasan timur harus menanggung beban fiskal luar biasa karena biaya logistik tertinggi nasional, pola permukiman bergugus pulau, wilayah pegunungan dan lembah, serta keterbatasan akses layanan dasar.
Dalam situasi ini, DAK Fisik adalah urat nadi pembangunan yang membiayai sekolah di pulau terpencil, puskesmas, dermaga antar-pulau, jembatan lembah, akses air bersih, dan jalur logistik pangan serta kesehatan.
Namun keputusan Menteri Purbaya memotong dan menghilangkan sebagian alokasi DAK untuk Papua dan Maluku dinilai menjadi bencana ekonomi berikutnya.
“Bangunan sekolah terhenti, akses kesehatan macet, mobilitas penduduk memburuk, dan IPM makin merosot. Artinya keputusan Menteri Purbaya secara langsung menurunkan mutu modal manusia Indonesia Timur,” ungkap Mukhtar.
Mukhtar menilai bahwa keputusan ini secara ekonomi tidak rasional, dan secara politik sulit diterima di negara kepulauan yang menjunjung wawasan Nusantara. Ia menegaskan bahwa keadilan fiskal seharusnya didasarkan pada karakteristik wilayah berbasis pemukiman penduduk, bukan batas administrasi pemerintahan.
Dalam desain desentralisasi fiskal modern, APBN harus berpihak pada wilayah tertinggal, berbiaya logistik tinggi, dan memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah. Namun kenyataan hari ini menunjukkan justru arah kebijakan fiskal bergerak ke belakang.
“APBN kembali menjadi alat memperkuat Jawa sentrisme, dan daerah kepulauan dibiarkan menjadi penonton kemajuan,” ujarnya.
Pandangannya, Mukhtar mengajukan pertanyaan tajam kepada Menteri Purbaya:
“Kalau pembangunan sudah begitu berhasil di Jawa dan Sumatera, dan sektor swasta sudah kokoh mendorong ekonomi, maka anggaran pemerintah mestinya beralih pada wilayah non-Jawa yang masih tertinggal. Arah pembangunan bangsa harus mengatasi ketimpangan, menciptakan pemerataan Nusantara.”
Pemotongan DAK bukan sekadar angka dalam lembar anggaran, tetapi ancaman langsung terhadap kualitas hidup jutaan warga Indonesia Timur. Jika keputusan ini tidak direvisi, sejarah akan mencatat bahwa negara gagal membangun keadilan dan justru sengaja memelihara ketidaksetaraan antarwilayah.
***
Jurnalis, Mardan Amin berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini pertama kali diterbitkan IndoBisnis. dengan judul: DAK Dipangkas Ekonomi Timur Terjun Bebas, Pemerintah Dituding Pelihara Ketimpangan
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
