IndoBisnis – Gelombang serangan pesawat tak berawak terus mengguncang Port Sudan, kota pelabuhan strategis di Sudan timur, selama lima hari berturut-turut. Serangan ini memicu eksodus warga sipil dan mengancam jalur utama pengiriman bantuan kemanusiaan ke negara yang telah dua tahun terjerumus dalam konflik brutal, Rabu (7/5/2025).
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengaku sangat prihatin atas kondisi tersebut. Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres menyampaikan bahwa serangan-serangan ini berpotensi memperparah penderitaan rakyat Sudan yang kini sudah menghadapi krisis kemanusiaan besar.
“Serangan ini mengancam akan meningkatkan kebutuhan kemanusiaan dan semakin mempersulit operasi bantuan di negara itu,” ujar Dujarric, Jumat(9/5/2025) melansir ArabNews.
Port Sudan bukan sekadar pelabuhan, melainkan titik masuk utama untuk logistik kemanusiaan. Kota ini juga menjadi tempat bernaung bagi ribuan pengungsi dari ibu kota Khartoum dan daerah-daerah konflik lainnya. Namun, statusnya sebagai tempat perlindungan kini runtuh akibat serangan yang menyasar fasilitas vital seperti pelabuhan utama, depot bahan bakar, pembangkit listrik, dan bandara.
Militer Sudan menyalahkan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) atas serangan itu. Pasukan RSF sendiri merupakan pihak yang selama ini terlibat konfrontasi sengit dengan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF).
Dujarric menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal juga menyampaikan kekhawatiran mendalam atas meluasnya konflik ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap aman.
“Wilayah seperti Port Sudan selama ini menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang melarikan diri dari Khartoum. Meluasnya konflik hanya akan memperbesar penderitaan,” katanya.
Konflik bersenjata yang telah berlangsung sejak 2023 ini telah menewaskan puluhan ribu orang dan mengusir lebih dari 13 juta orang dari rumah mereka. Lembaga Komite Penyelamatan Internasional menyebut situasi ini sebagai “krisis kemanusiaan terbesar yang pernah tercatat.”
Guterres kembali mengingatkan semua pihak yang terlibat untuk mematuhi hukum humaniter internasional, menekankan bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil tidak boleh menjadi sasaran.
“Para pihak harus mengambil semua tindakan pencegahan untuk menghindari, atau setidaknya meminimalkan, jatuhnya korban sipil,” tegas Dujarric.
Selain itu, PBB juga mendesak agar semua pihak memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, mengingat hampir seluruh pasokan bantuan internasional masuk melalui Port Sudan.
Di tengah memburuknya situasi keamanan, Kedutaan Besar Tiongkok di Sudan mengeluarkan imbauan agar seluruh warga negaranya segera meninggalkan negara itu.
Guterres juga menyesalkan kurangnya itikad politik dari pihak-pihak yang bertikai. “Sekretaris Jenderal prihatin dengan kurangnya kemauan politik para pihak untuk kembali ke meja perundingan, dan lebih memilih untuk mengejar tujuan militer mereka,” terang Dujarric.
Ia pun menyerukan agar konflik segera dihentikan dan solusi damai dicapai melalui dialog. “Sekretaris Jenderal menegaskan bahwa dialog adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang benar-benar diinginkan rakyat Sudan,” tutupnya.***
