IndoBisnis – Suasana tenang di Hortus Botanicus, kebun raya tua di pusat Kota Amsterdam, mendadak berubah menjadi lokasi protes damai, Selasa, 12 Mei 2025.
Puluhan warga Belanda keturunan Maluku berdiri membawa spanduk dan bendera perjuangan. Mereka mengepung gedung tempat forum Perspective on Nickel and the Global Energy Transition digelar secara tertutup.
Di dalam gedung, perwakilan PT Harita Nickel diduga tengah mempresentasikan proyek tambang nikel mereka kepada calon investor dan organisasi bisnis Eropa.
“Kami tahu Harita akan datang dan mencoba menjual narasi hijau kepada dunia. Tapi kami juga tahu luka yang mereka tinggalkan di tanah kami,” ujar salah satu demonstran, dikutip dari akun Instagram @sakamesemaluku. Saat itu, ia menggenggam spanduk bertuliskan “Maluku Is Not For Sale.”
Awalnya, para demonstran tidak diizinkan masuk dan bahkan diberi informasi palsu bahwa tidak ada pertemuan. Namun, setelah seorang staf membocorkan bahwa rapat memang berlangsung, empat orang dari massa aksi akhirnya diizinkan masuk setelah melakukan negosiasi panjang.
Mengutip menurut laporan Titastory, Harita hadir untuk menawarkan kerja sama proyek energi hijau berbasis nikel—logam yang kini penting dalam transisi energi global.
Salah satu organisasi yang ikut hadir adalah Earthqualizer Foundation, LSM dari Indonesia yang aktif memantau dampak industri ekstraktif.
Namun, warga Maluku yang hadir menolak narasi itu. Mereka menegaskan bahwa yang terjadi di kampung mereka bukan soal energi, tetapi kerusakan lingkungan dan penderitaan.
“Saudara-saudara kami di Pulau Obi menderita. Mereka tidak bisa minum air bersih, mereka kehilangan kampung halaman,” teriak seorang peserta aksi.
PT Harita Group, milik keluarga konglomerat Lim Hariyanto, telah beroperasi di Desa Kawasi, Pulau Obi, Maluku Utara sejak 2012. Sejak itu, banyak laporan pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia muncul.
Laporan investigasi gabungan dari OCCRP, The Guardian, DW, dan lainnya mengungkap bahwa Harita mencemari air minum warga dengan limbah beracun. Dampaknya, warga mengalami penyakit serius seperti gangguan ginjal, jantung, hingga penyakit kulit.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam laporan berjudul Hentikan Harita menyebut perusahaan ini sebagai simbol ekstraktivisme brutal. JATAM menyatakan Harita kerap mendapat dana dari lembaga keuangan besar untuk menjalankan tambang nikel, batu bara, sawit, dan bauksit.
“Setiap wilayah operasi Harita meninggalkan luka. Mereka berulang kali melanggar hukum, namun tak pernah benar-benar dihukum,” tulis JATAM. Salah satu bukti pelanggaran hukum adalah kasus suap sebesar US$60.000 dari petinggi Harita kepada Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.
JATAM juga mencatat Harita telah menyebabkan deforestasi lebih dari 19.000 hektare dan meninggalkan ratusan lubang tambang terbuka di Kalimantan dan Maluku.
Bagi warga Maluku, kehadiran Harita dalam forum transisi energi dianggap hanya sebagai pencitraan. Label hijau tidak bisa menutupi dampak yang mereka rasakan.
“Transisi energi harus adil. Tidak boleh mengorbankan orang-orang kami di selatan,” kata seorang peserta aksi sambil mengangkat bendera RMS.
Aksi di Amsterdam juga membawa simbol politik. Bendera Bintang Kejora terlihat dikibarkan, memperlihatkan solidaritas dengan rakyat Papua. Spanduk bertuliskan “Potong di kuku rasa di daging. Uli Siwa Uli Lima. Maluku Satu Bangsa” menegaskan ikatan budaya dan sejarah perlawanan.
Aksi damai ini menjadi bagian dari gerakan lebih besar untuk menolak “energi hijau palsu” yang justru merusak lingkungan. Para demonstran diaspora menunjukkan bahwa mereka tidak lupa asal-usul dan berani bersuara saat pertemuan-pertemuan penting berlangsung di balik pintu tertutup.
“Dari Amsterdam kami bersuara. Jangan tutup mata pada apa yang terjadi di Pulau Obi. Jangan diam melihat negeri kami dijual untuk baterai dan keuntungan segelintir orang,” kata Alfi, seorang perempuan keturunan Maluku.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Harita Group belum memberikan tanggapan atas aksi demonstrasi.***
