Didirikan sejak 1936, Asosiasi Jurnalis El Salvador kini memilih hengkang ke luar negeri setelah rezim Nayib Bukele mengesahkan Undang-Undang Agen Asing yang dinilai mengekang dan membungkam suara kritis media.
SAN SALVADOR – Kebebasan pers di El Salvador kembali berada di ujung tanduk. Asosiasi Jurnalis El Salvador, organisasi yang berdiri sejak 1936, akhirnya memutuskan untuk memindahkan status hukumnya ke luar negeri.
Langkah itu diambil sebagai respons keras terhadap tekanan pemerintah, terutama setelah Undang-Undang Agen Asing disahkan pada Mei lalu.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip Associated Press (AP), asosiasi ini menegaskan bahwa keputusan itu diambil demi kelangsungan perjuangan membela hak-hak jurnalis dan kebebasan pers.
“Ini adalah keputusan yang sulit, diambil setelah mengevaluasi kebutuhan mendesak untuk bekerja tanpa batasan dan tekanan,” tulis asosiasi tersebut pada Rabu.
Rencana ini sejatinya sudah diumumkan sejak September lalu ketika mereka menutup kantor di San Salvador. Negara tujuan relokasi sengaja dirahasiakan demi keamanan organisasi dan anggotanya.
Undang-Undang Agen Asing yang diteken Presiden Nayib Bukele dianggap sebagai instrumen untuk membungkam oposisi. Regulasi tersebut menetapkan pajak 30 persen atas dana dari luar negeri untuk lembaga non-pemerintah serta mewajibkan mereka mendaftar sebagai agen asing.
Pemerintah beralasan, aturan itu dibuat untuk mencegah organisasi sipil yang dinilai “bersimpati pada geng kriminal.” Namun, para pengkritik menyebut langkah ini sebagai serangan langsung terhadap media independen dan kelompok hak asasi manusia.
“UU ini tidak lebih dari cara halus untuk melumpuhkan sumber dana internasional dan melemahkan organisasi kritis,”
Asosiasi Jurnalis mencatat, setidaknya 43 jurnalis Salvador meninggalkan negara itu antara Maret hingga Juni 2025. Sebagian besar dari mereka bekerja di media daring independen yang sering melaporkan kritik terhadap kebijakan Bukele.
Ironisnya, banyak dari mereka menolak kembali ke tanah air karena takut ditangkap, sebagaimana dialami sejumlah aktivis HAM sepanjang tahun ini. Kondisi ini menegaskan bahwa iklim pers di El Salvador semakin memburuk di bawah kendali Bukele.
Organisasi terkemuka lain seperti Cristosal, kelompok hak asasi manusia yang memiliki reputasi internasional, juga memilih pindah ke luar negeri dengan alasan yang sama: tekanan pemerintah terlalu berat.
Nayib Bukele, presiden dengan popularitas tinggi berkat kebijakan kerasnya terhadap geng kriminal, kini dituding menjelma sebagai sosok otoriter baru di Amerika Tengah.
Meski dielu-elukan banyak pendukung karena berhasil menekan kejahatan jalanan, cara Bukele mengendalikan negara memunculkan pertanyaan serius tentang masa depan demokrasi di El Salvador.
“Bukele sedang membangun rezim yang menoleransi pujian tapi membenci kritik. Pers menjadi korban paling nyata dari ambisi kekuasaan ini,” ungkap seorang mantan anggota asosiasi.
***
