- Perseteruan di sektor pertambangan nikel dan pengelolaan hutan di Halmahera Timur mengungkap jejaring modal nasional-internasional, militer, politik, dan praktik tata kelola yang kompleks serta sarat kontroversi.
PT Position adalah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Halmahera Timur, Maluku Utara. Sejak 2024, perseroan ini berada di bawah kendali PT Tanito Harum Nickel (THN), anak usaha Harum Energy Tbk.
“Segala kebijakan, ekspansi, pengelolaan izin pertambangan, termasuk penanganan konflik lahan, seluruhnya terpusat pada jaringan bisnis keluarga Barki,” tulis Jatam mengutip, Selasa (11/11/2025).
Struktur kepemilikan saham PT Position terdiri atas THN 51% dan Nickel International Capital Pte. Ltd., Singapura 49%, sehingga kebijakan bisnis terpusat pada holding grup Harum Energy.
Jaringan usaha THN tidak terbatas pada PT Position. Mereka juga mengendalikan PT Infei Metal Industry (IMI), PT Westrong Metal Industry (WMI), PT Blue Sparking Energy (BSE), dan PT Harum Nickel Perkasa (HNP), sebagian besar beroperasi di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah.
Proyek unggulan BSE membangun fasilitas High-Pressure Acid Leaching (HPAL) dengan kapasitas 67.000 ton setara nikel per tahun, salah satu proyek terbesar dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Induk grup, Harum Energy, juga mengelola tambang batubara di Kalimantan Timur dan Tengah melalui PT Mahakam Sumber Jaya, PT Santan Batubara, PT Bumi Karunia Pertiwi, PT Karya Usaha Pertiwi, serta perusahaan logistik dan pelayaran PT Layar Lintas Jaya dan PT Lotus Coalindo Marine.
Dalam beberapa tahun terakhir, fokus grup beralih ke nikel, membangun anak usaha di sektor smelter, pengolahan, hilirisasi, dan bermitra dengan Eternal Tsingshan Group Limited, China.
Figur kunci PT Position mencakup:
- Lawrence Barki, Komisaris PT Position dan Presiden Komisaris Harum Energy, memegang banyak jabatan strategis di seluruh anak perusahaan batubara maupun nikel.
- Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio, Direktur Utama, tercatat sebagai direktur di perusahaan offshore IMC Plantations Holdings LTD (Bermuda) dan pernah diperiksa KPK terkait kasus BLBI.
- Haryadi, Direktur, profesional pertambangan yang juga Direktur Harum Energy, berpengalaman sejak 1988 di PT Kaltim Prima Coal.
- Yun Mulyana, Komisaris Harum Energy, mantan Wakil Kepala Kepolisian RI.
- Kenneth Scott Andrew Thompson, Komisaris PT Position, profesional Inggris berpengalaman di Anglo American dan PT Adaro Indonesia.
- Cao Zhiqiang dan He Xiaozhen, representasi modal Tiongkok, memperkuat kemitraan Harum Energy dengan Nickel International Capital dan Tsingshan Group.
Jaringan ini menunjukkan PT Position sebagai simpul penting dalam bisnis nasional dan internasional, serta sektor pertambangan strategis Indonesia.
PT Wana Kencana Mineral (WKM) memiliki IUP seluas 24.700 hektar di Halmahera Timur, dengan kantor pusat di Jakarta Pusat dan mempekerjakan 50–200 karyawan.
Struktur kepemilikan saham: PT Baja Selatan Lintas Nusantara 40%, PT Sejahtera Jaya Prima 25%, Huacai (Hongkong Limited) 35%.
Struktur pengurus WKM memperlihatkan kombinasi kepentingan bisnis, militer, politik, dan modal asing:
Agum Gumelar, Komisaris Utama, purnawirawan jenderal TNI, mantan Komandan Kopassus, Gubernur Lemhannas, Menteri, Ketua Umum PSSI dan KONI.
Letjen (Purn) Eko Wiratmoko, Direktur Utama, mantan Pangdam dan Koordinator Polhukam DPP Golkar.
Chen Yibo dan Du Shangmeng, eksekutif Tiongkok, mewakili Huacai.
Eddy Winata, komisaris, terkait perusahaan offshore di British Virgin Island, sorotan terkait transparansi dan tata kelola.
Lusyani Suwandi, Direktur, politisi Partai NasDem, pebisnis perempuan, pemilik PT Hamera Sarana Indonesia.
Yory Jayady Radjak, Direktur, afiliasi Huayou Cobalt Co., Ltd., industri baterai kendaraan listrik.
Menurut catatan Jatam, “struktur pengurus PT WKM yang majemuk membuktikan perusahaan ini menjadi titik temu kepentingan militer, politisi, pebisnis domestik, dan modal asing.”
PT Wana Kencana Sejati (WKS) mengelola izin hutan produksi seluas 93.235 hektare, bekerja sama dengan PT Position.
Konsesi ini masuk kawasan hidup komunitas O’Hongana Manyawa, yang menghadapi pengadangan masyarakat Tobelo Dalam pada 26 Oktober 2024.
Ade Wirawan Lohisto (Acong), Direktur, 30%, pernah terseret kasus korupsi izin tambang mendiang almarhum eks Gubernur Maluku Utara, AGK, 2023.
Rusli Lohisto, Direktur Utama, pemegang saham pengendali 70%.
Direksi lain: Setiawan Lohisto, Yetty Susilowati, Yacob Sopamena; Komisaris: Sie Tjioe Jin.
Berdasarkan dokumen persidangan, Ade Wirawan disinyalir menyalurkan dana lebih dari Rp 2 miliar melalui rekening perantara untuk memuluskan perizinan tambang PT HSM.
Bukti transfer dan alat bukti lain menegaskan peran Ade sebagai “aktor penting dalam jaringan suap perizinan” yang menjadi perhatian KPK.
Perseteruan antara PT Position, WKM, dan WKS menegaskan bahwa sektor pertambangan nikel dan pengelolaan hutan di Halmahera Timur merupakan medan perebutan pengaruh, modal, dan kontrol strategis.
Keterlibatan tokoh militer, politisi, keluarga pengusaha, dan investor asing membentuk jejaring kompleks yang kerap menjadi sorotan tata kelola sumber daya alam nasional.
***
