- Ringkasan Berita:
- Kelompok masyarakat sipil Asia Pasifik meminta para pemimpin ASEAN menjadikan transisi energi yang adil dan inklusif sebagai prioritas utama menghadapi krisis energi global.
- Mereka memperingatkan risiko ketergantungan baru pada bahan bakar fosil dan ancaman proyek mineral transisi terhadap masyarakat adat.
IndoBisnis — Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan jaringan keadilan sumber daya mendesak para pemimpin ASEAN untuk menempatkan “transisi energi yang adil dan inklusif” sebagai inti respons kawasan terhadap krisis energi Timur Tengah dalam agenda KTT ASEAN ke-48.
Dilansir dalam pernyataan bersama menjelang KTT ASEAN 7–8 Mei, Bantay Kita – Resource Justice Network, Publish What You Pay Indonesia, dan Resource Justice Network Asia Pacific memperingatkan agar kebijakan keamanan energi ASEAN tidak terlalu bertumpu pada diversifikasi bahan bakar fosil, penimbunan minyak, dan perluasan proyek gas alam.
Kelompok tersebut menilai ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat telah mengganggu pasokan minyak global melalui Selat Hormuz, sehingga mendorong kenaikan harga energi dan biaya hidup di Asia Tenggara.
Koordinator Nasional Bantay Kita, Beverly Besmanos, mengatakan para pemimpin ASEAN harus memprioritaskan komunitas rentan dalam proses transisi energi kawasan.
“Filipina tidak dapat mengklaim memimpin transisi energi sementara rakyat kita menderita akibat tarif listrik tertinggi di Asia dan tanah leluhur kita dijarah untuk ‘mineral penting’,” kata Besmanos, seperti dikutip dari Power Philippines, Kamis (14/5/2026).
Kelompok masyarakat sipil tersebut juga menyoroti dampak pertambangan yang berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan. Mereka memperingatkan proyek mineral transisi berpotensi melanggar hak masyarakat adat dan membahayakan komunitas lokal.
Koordinator Resource Justice Network Asia Pacific, Angela Asuncion, menegaskan masyarakat garis depan harus diakui sebagai pemegang hak dalam kebijakan energi ASEAN.
“Kedaulatan energi dan transisi energi yang adil tidak dapat terwujud tanpa mengakui masyarakat garis depan sebagai pemegang hak di jantung transisi energi,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Resource Justice Network Asia Pacific sekaligus Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Aryanto Nugroho, mengatakan krisis energi global seharusnya menjadi momentum percepatan pengembangan energi terbarukan di kawasan, bukan memperdalam ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
“Krisis ini bukan sekadar ancaman pasokan. Ini adalah peluang bersejarah bagi ASEAN untuk mempercepat transisi energi yang benar-benar adil,” kata Aryanto.
Kelompok-kelompok tersebut mendesak para pemimpin ASEAN memasukkan klausul transisi energi yang adil dan mengikat dalam Pernyataan Pemimpin ASEAN, memperkuat transparansi mineral transisi, memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan energi, serta mempercepat proyek energi terbarukan berbasis komunitas dan pengembangan Jaringan Listrik ASEAN.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
