JAKARTA, IndoBisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (18/12) di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo.
“Pemeriksaan dilakukan di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Bandara Juanda No. 38, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika melalui keterangan tertulis.
Deretan Saksi yang Diperiksa, KPK memanggil tujuh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 untuk dimintai keterangan. Berikut nama-nama saksi yang dijadwalkan hadir:
1. GS – Anggota DPRD Jawa Timur
2. GTP/TPG – Anggota DPRD Jawa Timur
3. GHS – Anggota DPRD Jawa Timur
4. GW – Anggota DPRD Jawa Timur
5. AIZ – Anggota DPRD Jawa Timur
6. AT – Anggota DPRD Jawa Timur
7. BD – Anggota DPRD Jawa Timur
Namun, Tessa tidak merinci materi pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas menjadi perhatian karena melibatkan alokasi anggaran dari APBD Jawa Timur. Program hibah ini sejatinya bertujuan untuk mendukung kelompok masyarakat, namun diduga terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada praktik korupsi.
KPK berupaya mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk mekanisme pengurusan dana hibah yang disinyalir tidak sesuai aturan.
Tessa menegaskan bahwa pemeriksaan ini masih dalam tahap pengumpulan informasi dan bukti. “Kami belum dapat memberikan keterangan lebih rinci terkait materi pemeriksaan. Pengembangan akan disampaikan sesuai hasil penyelidikan,” ujarnya.***
Artikel ini telah tayang di IndoBisnis.co.id.
