JAKARTA – Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan lembaga Central Counterparty (CCP) pada Senin (30/9/2024).
Lembaga baru ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan risiko pasar uang dan valuta asing (valas) di Indonesia. Peluncuran ini dihadiri oleh delapan bank besar yang menjadi peserta dan penyetor modal awal dalam CCP, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Maybank, dan Bank Permata.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa CCP siap diimplementasikan dan akan menjadi warisan penting bagi sistem keuangan Indonesia.
“Tentu saja ini adalah suatu legacy dan menunjukkan bahwa bersama kita bisa. Sejak krisis keuangan global, kita belum memiliki central counterparty untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT) dengan mekanisme close out netting,” ujar Perry dalam sambutannya di Gedung Thamrin, Jakarta Pusat.
Langkah Besar untuk Sistem Keuangan Indonesia
Perry menambahkan, CCP merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta rekomendasi dari Financial Stability Board G20.
“Hari ini insya Allah sebentar lagi beroperasi CCP SBNT. Pendirian dan pengembangan CCP ini akan menjadi legacy yang besar bagi bangsa dan negara kita, terutama bagi masyarakat dan industri sistem keuangan kita,” imbuhnya dikutip dari CNN Indonesia pada, Rabu (2/10/2024).
CCP akan berperan penting dalam mitigasi risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang kerap dihadapi oleh para pelaku pasar uang dan valas di Indonesia, terutama dalam transaksi over the counter (OTC). Dengan keberadaan CCP, risiko-risiko tersebut dapat tersentralisasi dan dikelola dengan lebih baik.
Apa Itu Central Counterparty (CCP)?
CCP adalah lembaga yang menjalankan fungsi kliring dan novasi bagi transaksi anggotanya. Lembaga ini menempatkan dirinya sebagai perantara antara pihak-pihak yang bertransaksi untuk mengurangi risiko kredit lawan transaksi, risiko likuiditas, dan fluktuasi harga pasar. CCP juga merupakan bagian penting dari Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang sifatnya sistemik.
Peta jalan pengembangan CCP mencakup integrasi produk, pelaku pasar, dan infrastruktur. Proses ini juga disinergikan dengan penguatan kerangka pengawasan, rencana pemulihan, serta standar internasional yang harus dipenuhi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Tiga Manfaat Utama CCP
Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat, menguraikan tiga manfaat utama dari pembentukan CCP:
1. Efisiensi Pasar: Transaksi pasar uang dan valas akan menjadi lebih efisien, dengan likuiditas yang lebih besar dan penentuan suku bunga serta nilai tukar yang lebih efektif. Hal ini akan mendorong penurunan yield dan meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi perekonomian.
2. Stabilitas Moneter dan Keuangan: Pembentukan CCP akan mendukung efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
3. Fasilitasi Hedging: CCP akan mempermudah instrumen lindung nilai (hedging) bagi perbankan, dunia usaha, serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah, sehingga mendukung pembiayaan perekonomian nasional.
Saat ini, CCP memiliki sekitar 150 peserta, yang terdiri dari otoritas pelaku pasar seperti BI, OJK, Kementerian Keuangan, LPS, BUMN, delapan bank besar, serta penyelenggara infrastruktur seperti idClear, LSEG, dan ETP.
Dengan diluncurkannya CCP, Indonesia mengambil langkah besar dalam memperkuat fondasi pasar keuangan, demi mewujudkan pasar uang dan valas yang lebihtransparan, efisien, dan stabil.***
