JAKARTA, IndoBisnis – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa KPK telah menerapkan efisiensi anggaran sejak lama, termasuk dalam mengurangi protokoler pimpinan. Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
“Kalau bicara soal efisiensi, KPK ini sudah super-efisien. Sejak 2018 saya masuk sini, semuanya sudah efisien. Kami tidak terlalu banyak protokoler,” ujar Setyo di hadapan para kepala daerah yang hadir secara daring.
Setyo mengingatkan bahwa penghematan anggaran juga harus menjadi perhatian kepala daerah. Ia meminta pejabat daerah untuk mengurangi jumlah protokoler yang berlebihan saat melakukan tugas dinas.
“Protokoler sebaiknya dikurangi, Bapak-Ibu Kepala Daerah. Jangan sampai jumlah rombongan terlalu banyak. Ada protokol, ada sespri (sekretaris pribadi), ada ADC (aide-de-camp), ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot, dan lainnya. Ini jumlahnya banyak sekali,” ungkapnya.
Menurutnya, kehadiran banyak personel pendamping hanya akan menambah beban anggaran perjalanan dinas. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran negara.
Sebagai contoh, Setyo menceritakan pengalamannya saat menghadiri retret kepala daerah di Magelang. Ia hanya pergi berdua tanpa rombongan besar, dan perjalanan tersebut tetap berlangsung lancar tanpa hambatan.
“Bayangkan, kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas. Saya kemarin ke Magelang hanya berdua saja. Baik-baik saja, alhamdulillah, lancar, tidak ada masalah. Inilah yang saya maksud dengan efisiensi,” ujarnya.
Pernyataan Setyo sejalan dengan fokus KPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. KPK mengingatkan bahwa belanja perjalanan dinas yang berlebihan harus ditekan agar anggaran daerah lebih efektif digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Kita harus pastikan anggaran digunakan secara bertanggung jawab. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk pembangunan malah habis untuk biaya perjalanan dinas dan protokoler yang tidak perlu,” pungkasnya.
Seruan efisiensi ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi para pejabat daerah, sehingga pengelolaan anggaran semakin transparan dan tepat sasaran.***
