IndoBisnis – Industri nikel Indonesia tengah menyusun standar nasional dan internasional terkait aspek produksi, lingkungan, dan sosial. Langkah ini diambil guna memperkuat keberlanjutan dan mencegah kampanye negatif yang berupaya menghentikan kebijakan hilirisasi mineral.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, mengatakan bahwa forum internasional akan digelar di Indonesia untuk membahas standar Environmental, Social, and Governance (ESG) bersama negara-negara penghasil mineral.
“Mereka akan di Indonesia awal bulan depan. Kita diskusi mengenai ESG. Kami minta bantuan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri agar mengundang semua KBRI dari negara penghasil mineral, bukan hanya nikel saja. Kita mau tiru model sawit, seperti RSPO, ISPO, atau SVLK di industri kayu,” ujar Meidy, Selasa (20/5) mengutip Kontan.
Ia menjelaskan bahwa forum tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara negara penghasil mineral dan pasar untuk merancang sertifikasi ESG. Meidy menambahkan,
“Indonesia punya 27 critical minerals dan 22 strategic minerals yang harus dikelola dengan baik agar tidak terkena kampanye hitam seperti yang dialami nikel.”
Sementara itu, Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis, dan Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Muhammad Toha, menilai bahwa isu ESG kerap dipolitisasi untuk menghentikan hilirisasi mineral di Indonesia.
“Kami tidak menolak perbaikan demi industri yang lebih ramah lingkungan. Tapi ESG jangan dijadikan alat tersembunyi untuk menghalangi hilirisasi. Seringkali ESG dijadikan senjata oleh negara lain,” tegas Toha.
Ia menegaskan bahwa industri nikel Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial. Menurutnya, kebijakan hilirisasi yang dimulai sejak 2015 telah mengubah Indonesia dari pengekspor bijih nikel menjadi pengekspor produk olahan bernilai tinggi.
“Toha mengatakan bahwa kebijakan hilirisasi ini tidak boleh mundur, karena memberikan manfaat besar seperti peningkatan pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja. Namun, harus ada integrasi dan koordinasi antarkementerian,” tulisnya.
Ketua Umum Lingkar Nusantara (LISAN) Prabowo, Hendarsam Marantoko, turut menyoroti tekanan dari negara-negara barat terhadap sektor nikel. Ia menyebut banyak media dan LSM asing yang menyebarkan narasi negatif terkait praktik pertambangan di Indonesia.
“Saya melihat betapa kerasnya tekanan barat terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang justru menjalankan prinsip berkelanjutan. Banyak dari mereka yang secara sukarela mengikuti audit standar internasional,” ucap Hendarsam.
Ia menegaskan bahwa hilirisasi adalah bagian dari strategi besar bangsa untuk membangun kemandirian ekonomi.
“Bangsa kita tidak akan mundur dari agenda hilirisasi. Ini jalan menuju negara berdaulat, berdikari, dan maju,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, menyampaikan bahwa tantangan utama saat ini adalah maraknya perusahaan tambang yang tidak patuh. Akibatnya, perusahaan yang patuh juga terdampak kampanye negatif.
“Industri nikel sering jadi sasaran kampanye negatif oleh LSM. Padahal ada yang sudah berstandar kelas dunia, seperti Harita Nickel dan Vale Indonesia,” ungkap Hendra.
Ia menyampaikan bahwa IMA akan merumuskan kebijakan pemberian penghargaan (reward) bagi perusahaan tambang yang patuh terhadap aspek produksi, lingkungan, dan sosial.
“Reward itu bisa berupa kemudahan berbisnis. Saat ini, antara yang patuh dan tidak patuh diperlakukan sama dalam pengurusan RKAB,” ujar Hendra.
Upaya penyusunan standar ESG ini diharapkan dapat meningkatkan citra industri nikel nasional sekaligus memperkuat pondasi hilirisasi mineral yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
***
