IndoBisnis – Kunjungan Staf Ahli Presiden Bidang Tata Negara, Birokrasi, dan Hukum, Joko Purwanto, M.Pd., M.M., ke Desa Baborino, Kecamatan Buli Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, menimbulkan ketegangan di lapangan dan polemik administratif.
Acara yang berlangsung di luar koordinasi protokoler tersebut disebut tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun aparat setempat. Bahkan, pihak Polsek Maba dan Camat Maba tidak menerima informasi atau undangan resmi dari penyelenggara.
Dari pantauan IndoBisnis di lokasi, Kapolsek Maba, Fegi Henra, dan Camat Maba, Yohanes Tahlele, terlihat terlibat cekcok dengan Ketua LSM GMBI, Sadek Lamisi. Mereka menyayangkan kegiatan pejabat negara tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan atau koordinasi.
“Kami tidak mendapatkan laporan resmi. Tidak ada pemberitahuan dari siapa pun, termasuk ketua panitia atau LSM. Ini menyangkut keamanan dan tata kelola wilayah,” tegas Kapolsek Fegi Henra dikutip IndoBisnis.
Senada dengan Kapolsek, Camat Yohanes Tahlele menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. “Ini bukan soal status kunjungannya, tapi soal tata kelola wilayah dan etika pemerintahan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Tak hanya aparat kecamatan dan kepolisian, Pemerintah Desa Baborino juga tidak hadir dalam acara penyambutan. Kepala Desa Baborino, Radius Sabuanga, bahkan tidak terlihat di lokasi dan disebut “menghilang” dengan alasan ada kegiatan luar desa.
Menurut informasi yang diterima IndoBisnis, pemerintah desa disebut tidak memberikan izin terhadap kegiatan tersebut.
Namun, tuduhan itu dibantah langsung oleh Ketua LSM GMBI, Sadek Lamisi. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan kepala desa.
“Saya sudah lapor ke kepala desa, makanya fotonya kita cantum. Kalau tidak koordinasi, maka saya bisa apa? Hanya saja beliau tidak berada di tempat saat itu,” kata Sadek
Merespons polemik tersebut, Joko Purwanto menjelaskan bahwa kunjungannya bersifat pribadi, bukan kedinasan.
“Ini secara pribadi. Saya bersilaturahmi. Baborino adalah titik kelima setelah Samarinda, IKN, Balikpapan, Makassar, dan baru ke Maluku Utara,” ungkapnya kepada IndoBisnis di lokasi.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya datang untuk mendengar langsung persoalan masyarakat, khususnya mengenai konflik lahan yang belum terselesaikan.
Menurut Joko, laporan terkait sengketa tanah di Baborino telah masuk ke Kementerian ATR/BPN dan telah dibawa ke meja konsultasi menteri.
“Saya diperintahkan oleh Presiden, dan juga telah dikonsultasikan oleh Bapak Menteri ATR/BPN. Maka saya datangi langsung lokasi agar dapat melihat dengan mata kepala sendiri,” jelasnya.
Ia juga membeberkan bahwa dirinya telah menerima dokumen-dokumen sah yang membuktikan bahwa masyarakat memiliki lahan secara legal, tetapi digunakan oleh pihak perusahaan.
“Saya pikir mereka bawa amplop, ternyata yang dibawa adalah sertifikat tanah, lengkap dengan SKT dan dokumen tanah adat,” tuturnya terharu.
Di tengah sambutan, Joko tak kuasa menyembunyikan rasa empatinya. “Saya tidak bisa menangis, Pak. Tapi hati saya menangis. Kok bisa seperti ini yang terjadi?”, ucapnya menanggapi cerita masyarakat yang menangis menyampaikan keluhan.
Di akhir pertemuan, Joko menyampaikan bahwa hasil kunjungan ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada Presiden dan Menteri terkait.
“Kalau hanya katanya, saya tidak bisa percaya. Tapi kalau saya lihat sendiri, ini bisa saya perjuangkan,” pungkasnya.
***
