- Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperbolehkan pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk berutang ke negara menuai respons beragam.
- Pengamat ekonomi menilai langkah ini bisa mendorong pertumbuhan jika dikelola produktif, namun berpotensi memicu krisis fiskal daerah bila disalahgunakan.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berutang ke negara, menjadi sorotan tajam di kalangan ekonom.
Langkah ini dinilai progresif, namun juga menyimpan risiko besar jika tak disertai tata kelola dan pengawasan ketat.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai kebijakan tersebut memiliki dua sisi — manfaat ekonomi yang besar sekaligus potensi bahaya fiskal.
“Menurut saya ada plus minusnya,” ujarnya saat dimintai tanggapan oleh IndoBisnis, Selasa (28/10/2025).
Dari sisi positif, Esther menjelaskan, kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah memperoleh sumber pendanaan yang lebih murah untuk mendukung belanja dan pembangunan daerah.
“Kalau dana itu digunakan untuk kepentingan publik, kegiatan produktif, serta proyek dan program yang punya daya ungkit ekonomi, maka masyarakat akan merasakan manfaatnya secara langsung,” katanya.
Namun, di balik peluang tersebut, Esther juga mengingatkan adanya risiko tinggi. Ia menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan moral hazard, terutama jika pinjaman digunakan untuk kepentingan konsumtif atau proyek yang tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi.
“Pinjaman ini bisa menimbulkan moral hazard untuk ngemplang atau gagal bayar jika digunakan untuk program konsumtif. Risiko keuangan pun meningkat bila pemda tidak mampu mengelola pinjaman dengan benar,” tegasnya.
Menurut Esther, kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada disiplin fiskal daerah dan mekanisme pengawasan yang ketat.
Ia menilai, jika pemda hanya bergantung pada pinjaman tanpa perencanaan matang, maka akan timbul beban utang yang membahayakan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Sebagai solusi, Esther mendorong agar pemerintah daerah tidak semata mengandalkan utang, melainkan menggandeng sektor swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau kemitraan publik-swasta yang saling menguntungkan.
“Kalau dana daerah kurang untuk membangun, sebaiknya melibatkan pihak swasta dengan skema PPP. Itu bisa menciptakan keuntungan bersama tanpa menambah beban utang,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya panduan kebijakan yang mendorong kreativitas fiskal daerah.
Pemerintah pusat, kata Esther, perlu memberikan ruang bagi pemda untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti dana hibah internasional, investasi swasta, atau pendanaan murah jangka panjang.
“Harus ada panduan agar pemda lebih kreatif dan tidak terlalu bergantung pada fiskal pemerintah pusat,” pungkasnya.
Kebijakan ini, jika dijalankan dengan pengawasan yang lemah, berisiko menciptakan lingkaran utang daerah baru.
Namun, bila dikelola transparan dan produktif, bisa menjadi instrumen ekonomi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional di era pemerintahan Prabowo Subianto.
***
