- Walhi dan Greenpeace Bongkar “Solusi Palsu” dalam Transisi Energi hingga Skema Karbon.
Pemerintah Indonesia kembali disorot tajam lantaran dinilai tidak menunjukkan komitmen serius dalam menangani krisis iklim pada Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belém, Brasil. Alih-alih membawa terobosan, masyarakat sipil menilai Indonesia justru mengusung solusi palsu dalam transisi energi dan mengabaikan suara publik.
Sebagaimana dikutip dari laporan Mongabay berjudul “Mempertanyakan Keseriusan Komitmen Iklim Indonesia”, kritik keras disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil yang menuntut pemerintah lebih berpihak pada keselamatan rakyat dan lingkungan.
Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, mengatakan Indonesia masih mempromosikan energi ekstraktif. Ia merujuk pada dokumen second nationally determined contribution (SNDC) yang diserahkan pemerintah ke UNFCCC pada 27 Oktober lalu.
“Indonesia belum berkomitmen menghentikan PLTU batu bara secara total,” katanya. Ia menjelaskan bahwa 85% listrik nasional masih bergantung pada bahan bakar fosil.
Ironisnya, Rencana Ketenagalistrikan Nasional 2024–2060 justru merencanakan penambahan 26,7 GW PLTU hingga 2030, di mana 75% di antaranya merupakan pembangkit captive.
Pemerintah memang mengklaim akan melakukan phase down, tetapi hanya dengan mengganti sebagian batu bara dengan pelet kayu, limbah, atau biomassa. “Solusi ini tetap menghasilkan emisi besar dan mendorong deforestasi. Pendekatannya tidak progresif,” kata Uli. Pemerintah, lanjutnya, hanya mengubah detail teknis di hilir tanpa menyentuh akar masalah.
Uli juga menyoroti dominasi korporasi dalam perdagangan karbon. “Negara memberikan akses istimewa pada pelaku industri untuk memengaruhi kebijakan,” ujarnya. Aturan pasar karbon yang longgar membuat pebisnis fosil bisa meng-offset emisi sekaligus meraih laba dari bisnis karbon.
Koalisi Kick Big Polluters Out (KBPO) mencatat lebih dari 1.600 pelobi energi fosil hadir dalam perundingan COP30, termasuk dari Indonesia. “Praktik corporate capture yang dilakukan Indonesia membuktikan tidak ada agenda keselamatan rakyat dan lingkungan,” tegas Uli.
Kritik makin menguat ketika Paviliun Indonesia mengadakan sesi Seller Meet Buyer yang menghadirkan sponsor seperti IWIP, Sinar Mas, dan Harita Nickel—korporasi yang dinilai Walhi sebagai penyumbang kerusakan lingkungan. “Mereka adalah aktor utama yang merusak hutan, menyebabkan polusi, merampas wilayah adat, dan memicu krisis,” katanya.
Dalam isu hutan, pemerintah dinilai lebih memilih memberikan lahan ke korporasi daripada mengakui hak-hak masyarakat adat. Padahal masyarakat adat adalah penjaga alam terbaik.
Target pengakuan hutan adat yang ditetapkan pemerintah hanya 1,4 juta hektar dari total potensi 25 juta hektar. “Tidak sampai 1%-nya,” ujar Uli.
Sementara itu, deforestasi tetap masif. Catatan Walhi menunjukkan 26 juta hektar hutan alam tumpang tindih dengan konsesi, berpotensi menghasilkan 9 miliar ton emisi. “Model transisi energi berbasis lahan masih berlanjut,” katanya.
Di Papua, Maikel Peuki, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Papua, menyebut 1,3 juta hektar hutan hilang sepanjang 2001–2019 akibat sawit dan tambang. Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke juga menghilangkan 9.835 hektar hutan primer hingga Juni 2025.
Yuven Stefanus Nonga, Direktur Eksekutif Walhi NTT, menyampaikan suara dari pulau-pulau kecil yang rentan terhadap krisis iklim. “Kami hidup di garis depan krisis iklim di tanah yang retak, laut yang naik, dan gunung yang dieksploitasi atas nama transisi hijau,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kerentanan wilayah harus menjadi dasar kebijakan iklim. “Kami percaya jawaban itu bisa ditemukan jika negara kembali ke rakyat,” ujarnya.
Gofur Kaboli, nelayan Ternate, turut menyuarakan kegelisahan. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap nelayan kecil. “Keputusan dalam COP30 harus menjamin nelayan kecil dari cuaca ekstrem,” katanya.
Di sisi pemerintah, Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, mengklaim Paviliun Indonesia sebagai wujud komitmen nasional. “Indonesia siap menjadi jembatan hijau dunia,” ujarnya.
Ia menyebut potensi karbon Indonesia mencapai 90 juta ton unit karbon berkualitas, dengan nilai ekonomi USD 7,7 miliar per tahun.
Namun kritik muncul dari Rayhan Dudayev, Ketua Tim Politik Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace. Ia mengatakan pasar karbon bukan pendanaan iklim, melainkan greenwashing negara maju. “Kredit karbon memberi ruang bagi pencemar besar untuk terus beroperasi. Termasuk Indonesia!” katanya.
Ia menilai perdagangan karbon memperpanjang konflik antara masyarakat adat dan penguasa konsesi. Solusi seharusnya adalah mengesahkan RUU Masyarakat Adat agar hak-hak mereka terlindungi.
Uli juga menyoroti komitmen Indonesia mengalokasikan Rp1 triliun untuk Tropical Forests Forever Fund (TFFF). “Kalau bisa menyediakan Rp1 triliun, kenapa itu enggak disalurkan langsung ke masyarakat?” katanya.
***
