- Ringkasan
- Dugaan intervensi pihak luar terhadap pengelolaan Dana Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, mencuat ke ruang publik.
- Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Adi Ngelo, menilai kehadiran Penjabat Sementara (PJs) atau Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa yang seharusnya memperbaiki tata kelola pemerintahan desa justru memperparah kondisi.
- BARAH mendesak Bupati Halmahera Selatan memerintahkan Inspektorat melakukan audit menyeluruh dan memproses hukum jika ditemukan penyalahgunaan anggaran desa.
IndoBisnis – Dugaan intervensi pihak luar dalam pengelolaan Dana Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali memantik reaksi keras dari masyarakat sipil. Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Adi Ngelo, menegaskan kasus tersebut harus diusut secara tuntas.
Adi Ngelo menyatakan bahwa kehadiran Penjabat Sementara (PJs) atau karteker di suatu desa sejatinya bertujuan untuk pembinaan dan perbaikan sistem pengelolaan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa. Namun, kondisi yang terjadi di Desa Jojame justru dinilai berbanding terbalik dengan tujuan tersebut.
“Kehadiran PJs atau Plt itu untuk membina dan memperbaiki sistem pemerintahan desa. Tetapi yang terjadi justru lebih hancur dari sebelumnya. Ini adalah kejahatan yang harus ditindak tegas,” ujar Adi Ngelo.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan apabila terjadi persoalan hukum di desa yang dipimpin oleh PJs atau Plt. Menurutnya, tanggung jawab tetap berada pada pemerintah daerah karena pejabat tersebut ditempatkan langsung oleh pemerintah.
“Terkait masalah di Desa Jojame, ini bisa dikatakan sebagai kejahatan terhadap hak rakyat. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab dan segera mengambil langkah evaluasi, bahkan audit,” tegasnya.
Adi Ngelo juga menekankan bahwa apabila dalam proses audit ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran Dana Desa, aparat penegak hukum harus segera memprosesnya secara hukum agar menimbulkan efek jera.
“Kalau benar ada penyalahgunaan anggaran desa, maka harus diproses hukum. Ini penting agar ada efek jera dan tidak terulang di desa lain,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat desa yang semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah akibat perilaku para pejabat desa.
“Kasihan masyarakat mau mengadu ke mana lagi. Rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah mulai hilang akibat perilaku para pejabat desa,” ungkap Adi.
Atas dasar itu, BARAH secara tegas mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera memerintahkan Inspektorat melakukan audit terhadap Pejabat Kepala Desa Jojame. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum diminta dilakukan secepatnya agar ada pertanggungjawaban secara hukum.
“Kami BARAH mendesak Bupati agar memerintahkan Inspektorat mengaudit Pejabat Kepala Desa Jojame. Jika ada temuan, harus segera diproses hukum,” tegasnya.
Adi Ngelo menambahkan, persoalan Desa Jojame akan dijadikan agenda serius oleh BARAH dan terus dikawal hingga tuntas. Menurutnya, kasus ini bukan sekadar persoalan internal desa, melainkan menyangkut kewajiban bersama untuk mengawasi penggunaan uang negara yang diperuntukkan bagi masyarakat desa.
“Ini bukan soal kecil di desa. Ini kewajiban kita semua untuk mengawasi uang negara yang diperuntukkan bagi masyarakat desa melalui kepala desa atau pejabatnya,” pungkas Adi Ngelo.
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini diterbitkan IndoBisnis dengan judul: Dana Desa Jojame Diduga Diintervensi Pihak Luar, BARAH Desak Audit dan Proses Hukum.
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
