- Ringkasan Berita:
- Greenpeace Indonesia mengkritik ketergantungan Indonesia terhadap nikel sebagai fondasi utama transisi energi.
- Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai ekspansi tambang nikel di kawasan ekosistem vital bertentangan dengan target pembatasan pemanasan global 1,5 derajat Celsius dalam Perjanjian Paris.
- Ia juga mengungkap sebagian besar produksi nikel nasional masih digunakan untuk industri stainless steel, sementara hanya sekitar empat persen yang digunakan untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik.
JAKARTA, IndoBisnis – Greenpeace Indonesia menilai arah transisi energi nasional masih terlalu bertumpu pada ekspansi industri nikel. Padahal, pendekatan tersebut dinilai berisiko memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengatakan perluasan aktivitas pertambangan nikel di berbagai wilayah Indonesia justru bertentangan dengan semangat transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam media briefing peluncuran laporan berjudul “Melampaui Ekstraksi: Jalur untuk Transisi Energi yang Selaras dengan Target 1,5°C dengan Lebih Sedikit Mineral” di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
Menurut Iqbal, transisi energi seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi mineral untuk memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik. Lebih dari itu, agenda tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi bersih dan perlindungan ekosistem.
Ia menegaskan bahwa ekspansi tambang di kawasan yang rentan secara ekologis justru berpotensi merusak tujuan utama transisi energi itu sendiri.
“Ekspansi penambangan nikel di wilayah-wilayah ekosistem vital dan rentan justru bertentangan dengan semangat transisi energi dengan target 1,5 derajat Celsius dalam Perjanjian Paris,” ujar Iqbal Damanik dikutip, Selasa (2/6/2026).
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap kebijakan yang selama ini menempatkan hilirisasi dan peningkatan produksi nikel sebagai salah satu instrumen utama menuju energi bersih.
Iqbal juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar produksi nikel Indonesia saat ini belum digunakan untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik sebagaimana yang sering digaungkan dalam narasi transisi energi.
Menurutnya, mayoritas nikel nasional masih diperuntukkan bagi industri stainless steel, sementara sektor baterai hanya menyerap porsi yang sangat kecil.
“Sebagian besar produksi nikel di Indonesia masih diperuntukkan untuk industri stainless steel, dan hanya sekitar empat persen untuk kebutuhan baterai,” katanya.
Data tersebut menunjukkan bahwa ledakan industri nikel di Indonesia belum sepenuhnya berkorelasi dengan kebutuhan transisi energi global sebagaimana yang selama ini dipromosikan.
Lebih lanjut, Greenpeace menilai Indonesia belum berada pada jalur transisi energi yang berkeadilan. Organisasi lingkungan tersebut menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh dimaknai semata sebagai peralihan dari bahan bakar fosil ke kendaraan listrik, tetapi juga harus menghasilkan perbaikan terhadap kondisi lingkungan.
Iqbal menilai paradigma pembangunan yang terlalu bergantung pada ekstraksi mineral justru berpotensi menciptakan masalah lingkungan baru.
“Artinya Indonesia tidak sedang dan tidak menuju transisi energi berkeadilan. Transisi energi yang seharusnya menjadi arah perbaikan ekosistem yang bukan hanya bergantung pada ekstraksi mineral itu sendiri,” tegasnya.
Menurut Greenpeace, keberhasilan transisi energi seharusnya diukur dari kemampuan menurunkan emisi karbon sekaligus melindungi hutan, menjaga keanekaragaman hayati, dan menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak aktivitas industri ekstraktif.
Greenpeace mengingatkan bahwa energi hijau tidak boleh menjadi legitimasi bagi perluasan tambang di kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.
Di tengah meningkatnya permintaan global terhadap mineral kritis, pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa agenda transisi energi tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
Tanpa perubahan pendekatan tersebut, transisi energi berisiko berubah menjadi sekadar perpindahan ketergantungan dari energi fosil menuju eksploitasi mineral dalam skala yang lebih besar.
****
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
