IndoBisnis – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, M.Si. menegaskan bahwa Maluku Utara menjadi salah satu wilayah strategis dalam program transmigrasi berbasis kesejahteraan. Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi telah mengalokasikan dana sebesar Rp11,8 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sanitasi, dan pendidikan di kawasan transmigrasi.
“Memang masih kurang, tapi akan kami usahakan tambahan pada tahun berikutnya jika ada kebutuhan lanjutan,” kata Viva Yoga kepada awak media.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transmigrasi kini tidak lagi sekadar perpindahan penduduk, tetapi diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
“Paradigma baru transmigrasi bukan hanya untuk warga trans, tetapi juga bertanggung jawab terhadap warga lokal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009,” ujar Viva Yoga.
Paradigma ini, kata dia, bersifat bottom-up dan desentralistik, berbeda dari pendekatan lama yang sentralistik. Pemerintah daerah kini memiliki peran utama, termasuk mencadangkan lahan sebelum pengajuan kawasan transmigrasi.
Ia juga menekankan pentingnya investasi swasta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. “Kalau hanya mengandalkan dana pemerintah, pertumbuhan akan lambat. Harus ada investasi agar muncul pusat-pusat ekonomi baru,” tegasnya.
Menurut Viva, meskipun secara administratif desa transmigrasi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, tanggung jawab pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi tetap di tangan Kementerian Transmigrasi.
Ia juga menyampaikan alasan Presiden Prabowo Subianto mendirikan kembali Kementerian Transmigrasi, yaitu:
1. Menjaga integrasi nasional.
2. Mengatasi kemiskinan.
3. Mewujudkan ketahanan pangan, karena banyak kawasan transmigrasi menjadi sentra produksi beras.
“Semua upaya ini bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi, baik warga baru maupun warga setempat,” jelasnya.
Sebagai contoh, Viva menyebut rombongannya akan mengunjungi Halmahera Selatan, yang sejak 2016 telah mencadangkan lahan transmigrasi baru. Di sana terdapat pola transmigrasi lokal dan umum yang berjalan berdampingan.
“Sebelum diajukan sebagai kawasan transmigrasi, lahan harus clean and clear, serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi,” pungkasnya.
***
