- Deforestasi masif di kawasan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur dilaporkan disebabkan ekspansi pertambangan nikel besar-besaran.
- Kawasan hutan yang dulu menjadi penyangga ekologis kini berubah menjadi area industri, menimbulkan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati, sumber air, dan keselamatan masyarakat.
Perusahaan kendaraan listrik didesak untuk mengambil langkah konkret dan berjangka waktu guna mencegah serta memitigasi kerusakan iklim, hak asasi manusia, dan lingkungan dalam rantai pasokan mineral transisi. Hal itu disampaikan Climate Rights International (CRI) saat merilis korespondensi resmi dengan sejumlah produsen mobil terbesar di dunia.
Transisi menuju energi terbarukan merupakan langkah penting untuk memitigasi krisis iklim global. Mineral transisi—seperti nikel, litium, tembaga, dan kobalt—dibutuhkan untuk memproduksi baterai dan teknologi energi terbarukan pengganti bahan bakar fosil. Namun, rantai pasokan mineral ini masih menyisakan persoalan serius.
Perusahaan kendaraan listrik diminta bertanggung jawab atas rantai pasokannya, termasuk memastikan bahwa mineral yang digunakan tidak menimbulkan kerusakan hak asasi manusia, lingkungan, dan iklim yang telah lama membayangi industri pertambangan di Indonesia dan belahan dunia lain.
“Urgensi untuk mengamankan mineral bagi transisi energi bukanlah alasan bagi perusahaan untuk mengabaikan hak asasi manusia dan kewajiban lingkungan mereka,” ujar Krista Shennum, peneliti di Climate Rights International.
Ia menegaskan bahwa perusahaan harus segera menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong perusahaan pertambangan mengatasi kerusakan yang ditimbulkan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Jika perlu, perusahaan harus menghentikan pengadaan mineral dari perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran.
Deforestasi dan Krisis Sosial di Halmahera
Dalam laporan CRI pada Januari 2024 berjudul “Nickel Unearthed: The Human and Climate Costs of Indonesia’s Nickel Industry”, terungkap bahwa masyarakat di sekitar proyek pengolahan dan penambangan nikel di Maluku Utara mengalami polusi udara dan air, perampasan lahan, deforestasi luas, hingga penurunan standar hidup.
Indonesia saat ini merupakan produsen nikel terbesar dunia. Sebagian besar hasil tambang itu dipasok untuk produksi baterai kendaraan listrik. Namun, masyarakat lokal tidak selalu menikmati manfaatnya.
Adlun Fikri, aktivis 29 tahun dari Desa Sagea, mengungkapkan kondisi yang dialami warga lingkar tambang.
“Di wilayah hulu tempat mereka menambang, dampaknya sangat merusak, merusak hutan, menghancurkan hutan, dan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Penduduk lokal di sini menanggung biaya ambisi global nol bersih. Orang Barat menikmati kendaraan listrik, sementara kami yang menanggung dampaknya,” tegas Adlun.
Shennum menambahkan bahwa jarak kantor pusat produsen EV di Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, AS, atau Tiongkok tidak menghapus tanggung jawab mereka. Tindakan mereka berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan.
Respons Produsen Kendaraan Listrik
CRI mengirimkan surat ke 19 perusahaan kendaraan listrik untuk meminta penjelasan mengenai praktik rantai pasokan mineral transisi mereka. Sebelum laporan Nickel Unearthed dirilis, Tesla, Ford, dan Volkswagen telah dimintai keterangan.
Ford memberikan respons tertulis dan berlanjut berdiskusi. Tesla tidak memberikan tanggapan tertulis, namun terlibat dalam pembicaraan. Volkswagen membalas setelah laporan dirilis.
Pada April–Mei 2024, surat serupa dikirim ke 16 perusahaan tambahan. Hanya empat perusahaan yang menanggapi: General Motors, Mercedes-Benz, BMW Group, dan Renault. Dua belas perusahaan lainnya belum memberikan respons, menunjukan keengganan untuk membuka informasi dasar mengenai rantai pasokan mereka.
Empat perusahaan yang menanggapi secara umum menyatakan telah memiliki kebijakan uji tuntas yang mengatur pemasok:
- Renault menyatakan komitmen pada standar HAM internasional.
- Mercedes-Benz menjelaskan sistem tiga langkah untuk memantau risiko bahan baku.
- BMW mengklaim melakukan pemantauan berkelanjutan dan menciptakan daur material tertutup untuk mengurangi permintaan bahan baku.
- General Motors menyebut bahwa mereka memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemasok yang tidak patuh.
Namun, CRI menilai kebijakan tersebut belum menjawab pertanyaan paling krusial: bagaimana memastikan bahwa pemasok hulu mematuhi standar yang ditetapkan.
Tuntutan Konkret bagi Industri Kendaraan Listrik
Untuk memastikan rantai pasokan yang etis, CRI menuntut perusahaan kendaraan listrik melakukan:
- Mengungkap rantai pemasok lengkap dan dokumentasi penerapan kebijakan hak asasi manusia.
- Melaksanakan audit independen dan transparan terhadap fasilitas pertambangan.
- Meningkatkan transparansi publik mengenai perusahaan dalam rantai pasokan.
- Menetapkan target dekarbonisasi berjangka waktu jelas.
Menghentikan pengadaan mineral dari perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan dan HAM.
“Industri kendaraan listrik mengklaim mampu mengurangi emisi dan menjadikan dunia lebih berkelanjutan. Namun, pernyataan itu tak berarti apa-apa ketika masyarakat menderita,” kata Shennum.
Ia menegaskan bahwa kegagalan sektor kendaraan listrik dalam memastikan rantai pasokan yang bersih akan menjadi bumerang dan merusak reputasi mereka sendiri di mata publik global yang sadar lingkungan.
***
Artikel ini pertama kali diterbitkan Climate Rights International dengan judul: Mineral: Perusahaan Kendaraan Listrik Gagal dalam Hak dan Praktik Lingkungan
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
