HALMAHERA BARAT, IndoBisnis – Sebuah bom waktu meledak di tengah sunyinya birokrasi Halbar. Seorang mahasiswa, Muhammad Nofit alias Vinot, muncul ke permukaan dengan tudingan serius: namanya dicatut dalam dokumen resmi Pemda untuk pencairan dana pendidikan, namun sepeser pun tak pernah ia terima.
Pernyataan mengejutkan ini menyeret nama Kasubag Bina Mental dan Spiritual Setda Halbar, Asrawi Basra, yang menyebut dana tak dicairkan karena “penerima tak mengurus ulang.” Pernyataan ini tak hanya dinilai sebagai bentuk lepas tangan, tapi juga membuka tabir gelap pengelolaan anggaran pendidikan daerah.
“Nama saya ada dalam SK Bupati. Tapi saya tidak pernah diberi tahu, tidak pernah menerima SK, dan tidak pernah menerima dana. Lalu ke mana uang itu pergi?” tantang Vinot.
Lebih tajam dari sekadar protes, Vinot menyebut dirinya korban penyalahgunaan wewenang, dan menyamakan pernyataan Asrawi sebagai “komedi hitam birokrasi.”
Dalam kacamata hukum, dugaan pelanggaran mencuat terang-benderang. Pemda Halbar dinilai telah melanggar Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pemberitahuan setiap keputusan publik yang berdampak hukum.
Tak berhenti di situ, praktik ini mengarah pada maladministrasi sesuai UU No. 37 Tahun 2008, sebab telah terjadi penyimpangan prosedur dan pengabaian hak warga.
Namun ini bukan sekadar soal administrasi—ini soal integritas. Ini soal apakah uang negara betul-betul sampai ke tangan rakyat, atau justru lenyap dalam ruang gelap birokrasi.
Vinot bahkan mencium aroma permainan anggaran yang sistematis. Ia menduga banyak nama seperti dirinya yang dimanfaatkan untuk “melegitimasi” pencairan dana, namun tak pernah menerima hak mereka.
Ironisnya, Asrawi Basra malah menyuruh Vinot “mengajukan kembali,” seolah Vinot yang harus bertanggung jawab atas pencatutan namanya sendiri.
“Ini bukan soal saya pribadi. Ini soal rakyat. Ini soal ke mana perginya uang rakyat,” tegas Vinot.
Tak tinggal diam, Vinot mengancam akan membawa kasus ini ke KPK, Ombudsman, dan lembaga hukum lainnya. Ia bahkan tengah mempersiapkan aksi nasional di Jakarta pekan depan.
Skandal ini pun kini menjadi sorotan. Apakah Halmahera Barat hanya puncak gunung es dari jaringan penyalahgunaan anggaran yang lebih luas? Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan-yang terpenting-siapa yang menikmati uang yang tak pernah sampai ke tangan penerima?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan menjadi babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di tingkat daerah.***
