IndoBisnis – Kedatangan Joko Purwanto, M.Pd., MM, Staf Ahli Kepresidenan Bidang Tata Negara, Birokrasi, dan Hukum, ke Desa Baborino, Kecamatan Buli Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, menyisakan polemik.
Pasalnya, kunjungan yang disebut sebagai silaturahmi pribadi tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun pemerintah provinsi.
Tidak adanya koordinasi formal dalam pelaksanaan kegiatan itu memunculkan berbagai spekulasi.
Beberapa pihak mempertanyakan motif sebenarnya dari kunjungan tersebut, terlebih karena acara dilakukan oleh pejabat dengan status tinggi setara menteri.
Ketua LSM GMBI, Sadek Lamisi, menyebut bahwa dirinya mendapat instruksi langsung dari Joko Purwanto untuk hanya melaporkan Kepala Desa Baborino Radius Sabuanga.
“Arahan dari Joko Purwanto menyarankan laporan saja kepada kepala desa, jadi saya tidak perlu lapor ke Polsek,” ujar Sadek.
Tanggapan ini memantik kekhawatiran dari aparat keamanan. Kapolsek Maba, AKP Fegi Hendra Larumunde, mengaku tidak mengetahui adanya kunjungan pejabat tersebut. Ia menyayangkan prosedur yang tidak sesuai dengan protokol keamanan negara.
“Saya perlu tahu kegiatan semacam ini, apalagi ini katanya yang turun Staf Ahli Kepresidenan. Kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, gimana?” kata Fegi kepada IndoBisnis.
Fegi menegaskan, staf ahli presiden setara dengan pejabat tinggi negara, sehingga keberadaannya wajib mendapat pengamanan.
“Karena dia diangkat dengan Keputusan Presiden, maka sudah seharusnya ada protokol dan pemberitahuan kepada aparat. Ini menyangkut harkamtibmas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Baborino, Radius Sabuanga, membenarkan bahwa dirinya hanya diminta untuk memberikan foto dirinya dan para staf desa untuk kebutuhan baliho penyambutan. Ia tidak menerima permintaan izin resmi baik secara lisan maupun tertulis.
“Beliau minta di saya tu cuma foto Kades dan staf untuk baliho. Saya sih tidak masalah karena untuk masyarakat saya. Tetapi kalau untuk meminta izin soal kegiatan atau acara tersebut, mau lisan atau tulisan, secara resmi tidak ada,” ujar Radius.
Penelusuran IndoBisnis mengungkap bahwa kegiatan tersebut kemungkinan berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat adat Suku Togutil di tiga desa, yakni Baborino, Pekaulang, dan Buli.
Lahan tersebut telah bersertifikat berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), namun diklaim telah diserobot oleh sebuah perusahaan.
Percakapan WhatsApp yang diperoleh IndoBisnis antara Sadek Lamisi dan Radius Sabuanga
Dalam salah satu percakapan, Sadek meminta foto untuk keperluan baliho:
“Selamat siang pak kades, saya minta foto pak kades dan staf desa karena mau taruh di baliho selamat datang tim pembayaran lahan,” tulis Sadek.
Radius menjawab, “Kalau itu tarada, foto itu baiknya suruh Ibu Marlince Raja, kumpul para staf supaya bisa foto. Samua sudara.”
Menanggapi kisruh ini, Joko Purwanto akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa kunjungannya bersifat pribadi.
“Ini secara pribadi. Saya bersilaturahmi. Baborino adalah titik kelima setelah Samarinda, IKN, Balikpapan, Makassar, dan baru ke Maluku Utara,” ucapnya kepada IndoBisnis pada 5 Juli 2025.
Namun, sikap diam-diam yang menyertai kunjungan ini, tanpa pengawalan dan pemberitahuan kepada otoritas lokal, tetap menyisakan tanya. Apakah benar sekadar silaturahmi, atau ada agenda tersembunyi di balik layar?
***
