IndoBisnis – Halmahera Selatan | Desa Soligi kembali menanggung derita. Jumat siang, 13 Juni 2025, banjir setinggi 50 hingga 80 sentimeter menerjang pemukiman warga akibat meluapnya Sungai Akilamo. Hujan deras selama tiga jam bukan satu-satunya penyebab. Warga dengan tegas menyebut: “Banjir ini adalah hasil dari kerakusan tambang PT Harita Grup!”
Pepohonan di Kilo 3 yang selama ini menjadi penyangga aliran sungai sudah dibabat habis. Sungai yang dulu tenang kini meluap ganas karena tak ada lagi vegetasi penahan. Air bah menggulung rumah, merobohkan pagar sekolah SMP dan SMA, serta menghanyutkan perabotan rumah tangga.
“Ini bukan kejadian pertama! Sudah tiga kali kami kebanjiran. Tapi ini yang paling parah. Dan semua bermula sejak tambang masuk ke kampung kami,” ujar Ardianto La Dimuru, Koordinator Lapangan Aliansi Peduli Soligi saat berorasi di depan kantor PT Harita Nikel Kota Ternate, Kamis (19/6/2025).
Tambang Harita, Janji Jalan Rakyat Tapi Digunakan Tambang
Warga Soligi merasa dikhianati. Awalnya, PT Harita melalui kontraktor Pratama diberi izin menggali jalan penghubung Soligi-Kawasi. Namun setelah jalan selesai, bukan warga yang menikmatinya, melainkan truk-truk tambang milik PT Trimega Bangun Persada—anak usaha Harita.
“Kami bangun jalan untuk rakyat, tapi ternyata dipakai untuk tambang! Malam-malam alat berat lalu-lalang bawa timbunan ke kawasan industri. Ini pengkhianatan!” teriak salah seorang warga.
Warga Bertanya: Siapa Bertanggung Jawab Jika Banjir Memakan Korban?
Kekhawatiran warga bukan sekadar soal air masuk ke rumah. Mereka bertanya, “Jika banjir berikutnya menelan nyawa, siapa yang bertanggung jawab?” Sebab setiap hari, tambang terus menggali, merusak tanah, mencemari air, dan meminggirkan warga.
“Jangan anggap kami bodoh! Kami tahu siapa pelakunya: Harita Grup! Dan kami tahu hak kami dilindungi undang-undang!” tegas Ardianto, mengutip UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
Sembilan Tuntutan Warga: Jika Tak Diindahkan, Kami Siap Tumpah Darah!
Aliansi Peduli Soligi melayangkan sembilan tuntutan keras kepada pemerintah dan PT Harita Grup. Mereka mendesak agar:
1. Pemerintah Kabupaten Halsel segera bantu warga terdampak banjir.
2. DLH Halsel mengkaji ulang tata ruang Desa Soligi.
3. PT Harita membangun tembok penahan banjir (swering) di sepanjang Sungai Soligi.
4. Evaluasi kinerja PT Trimega Bangun Persada terkait proyek strategis nasional.
5. PT Harita bertanggung jawab penuh atas banjir di Soligi.
6. Stop pencemaran sumber air bersih warga Kawasi.
7. Hentikan pencemaran Kromium C6 di pemukiman sekitar.
8. Jangan ubah jalan penghubung warga menjadi jalan tambang!
9. Tanah pasir putih di atas mercusuar harus dipastikan untuk bandara, bukan pertambangan.
“Jika suara kami tak didengar, jangan salahkan jika kami datang dengan massa lebih besar! Jika perlu, darah ini pun siap kami tumpahkan di tanah ibu pertiwi,” ucap Ardianto dengan suara menggelegar.
Banjir Bukan Lagi Bencana Alam, Tapi Bencana Tambang!
Apa yang terjadi di Soligi bukan musibah alamiah, melainkan dampak langsung dari aktivitas industri. PT Harita Grup, sebagai pelaku utama eksploitasi, disebut sebagai “biang kerok kehancuran lingkungan dan perampas hak hidup warga.”
“Kami bukan boneka di atas peta konsesi! Kami manusia, punya hak untuk hidup layak!” ujar salah satu peserta demosantri dengan penuh amarah.
Aliansi Peduli Soligi: Kami Akan Lawan Sampai Menang!
Dengan dasar konstitusi, pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009, pasal 97 UU No. 4 Tahun 2009, dan PP No. 47 Tahun 2012, Aliansi Peduli Soligi menegaskan: Rakyat punya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Dan jika hak itu dilanggar, rakyat berhak melawan!
“Kami tak akan mundur! Jika negara tunduk pada korporasi, maka rakyat Soligi akan berdiri melawan!” seru Ardianto, menutup orasinya.
***
