JAKARTA, IndoBisnis – Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, menegaskan bahwa Jepang berkomitmen penuh untuk mendukung aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Dalam lokakarya OECD di Jakarta, ia menyatakan bahwa Jepang telah menyiapkan dana 8 juta euro untuk mendukung berbagai proyek teknis yang akan membantu Indonesia memenuhi standar OECD.
Komitmen Jepang: Bantuan Pakar dan Pelatihan untuk Indonesia
Sebagai bagian dari dukungannya, Jepang telah mengirimkan 10 pakar JICA ke Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum Indonesia sejak 2021.
Para ahli ini bertugas memperkuat kapasitas penyusunan undang-undang dan meningkatkan lingkungan bisnis sesuai standar OECD.
Selain itu, Jepang juga mengalokasikan dana sukarela untuk OECD guna menyediakan bantuan teknis dalam bidang investasi dan tata kelola pemerintahan.
“Keanggotaan Indonesia di OECD akan membantu memperkuat tatanan ekonomi yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum,” ujar Masaki Yasushi.
Ia juga menekankan bahwa integrasi standar OECD ke kawasan Asia Tenggara akan menarik lebih banyak investasi swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Isu Antisuap Jadi Tantangan Besar Indonesia
Meski dukungan terus mengalir, Duta Besar Jepang menegaskan bahwa Indonesia harus segera menyelesaikan tantangan utama, yaitu bergabung dengan Konvensi Antisuap OECD.
“Aksesi ke konvensi ini adalah prasyarat bagi keanggotaan OECD. Indonesia perlu menyesuaikan undang-undangnya agar selaras dengan standar global,” katanya.
Menurutnya, penyuapan dan korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi serta menciptakan ketidakpastian dalam investasi.
Oleh karena itu, Jepang mendukung penuh penguatan regulasi antisuap di Indonesia melalui kerja sama dengan OECD dan KPK.
Jepang Siap Perluas Dukungan untuk Indonesia
Jepang tidak hanya memberikan bantuan di sektor tata kelola dan antikorupsi, tetapi juga tengah mempertimbangkan dukungan di bidang pendidikan, keterampilan, dan perlindungan sosial.
“Keanggotaan Indonesia di OECD sangat penting di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini. Jepang akan terus mendukung penuh proses ini,” tegas Masaki Yasushi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada OECD dan KPK yang telah menggelar lokakarya ini sebagai wadah diskusi terbuka antara sektor publik dan swasta.***
