“Film Itu Tidak Menunjukkan Luka Kami” — Saat Warga Kawasi Melawan Narasi Palsu dalam Balutan Layar Dokumenter
IndoBisnis – Sorotan lampu studio dan gemuruh tepuk tangan mendadak berubah jadi ketegangan. Enam orang peserta aksi, termasuk perwakilan warga Kawasi dan aktivis WALHI Maluku Utara, berdiri di tengah acara pemutaran film dokumenter Ngomi O Obi di Studio 6 XXI Jatiland Mall, Ternate, Senin (14/7/2025). Mereka mengangkat spanduk dan poster bertuliskan penolakan, serta secara langsung menginterupsi jalannya diskusi.
“Film ini tidak menunjukkan kenyataan di lapangan. Ini propaganda pembangunan yang menyembunyikan krisis sosial dan ekologis di Kawasi,” tegas Mubalik Tomagola, Manajer Advokasi Tambang WALHI Maluku Utara, kepada IndoBisnis.
Dokumenter yang Tak Menyentuh Luka Nyata
Ngomi O Obi, film yang diproduksi oleh TV Tempo dan PT Harita, dikritik keras karena dinilai menyajikan narasi sepihak yang menyanjung perusahaan tambang sebagai pahlawan pembangunan di Pulau Obi. Sementara kenyataan, menurut WALHI, adalah kebalikan dari film.
“Warga digusur, hutan dan kebun dirampas, udara dan laut tercemar, tapi semua itu tidak muncul di film,” ujar salah satu warga Kawasi yang ikut aksi.
Film itu disebut hanya menampilkan versi perusahaan—relokasi ke eco village yang rapi dan modern. Padahal, banyak warga yang menolak relokasi dan tetap memilih bertahan di kampung tua mereka meski hidup di bawah tekanan dan bencana ekologis.
Kawasi Dikepung Otoritas dan Dibungkam Keberaniannya
Pulau Obi, tempat kampung Kawasi berada, digambarkan sebagai wilayah yang kini seperti “zona militer”. Warga dan tamu yang datang ke sana selalu diinterogasi. Mereka yang bersuara dianggap pengganggu. Bahkan, tak sedikit yang mengalami intimidasi dan kriminalisasi.
“Setiap ada yang datang, langsung ditanya, dicurigai. Perlawanan dibalas tekanan. Ini bukan pembangunan, ini penjajahan atas nama investasi,” ucap Mubalik.
Kondisi ekologis makin memprihatinkan. Banjir makin sering, laut tak lagi bersih, dan udara pekat oleh debu tambang. Tapi semua itu justru disapu bersih dalam narasi “kemajuan” dalam film dokumenter yang diputar ke publik.
Protes Kedua: Kampus Jadi Benteng Propaganda?
Pagi harinya, film yang sama diputar di Gedung Rektorat Universitas Khairun. Tapi suasana akademik berubah menjadi arena penjagaan ketat. Puluhan personel keamanan kampus dan intelijen dikerahkan. WALHI dan warga Kawasi tidak diizinkan masuk.
Meski demikian, protes tetap dilakukan di luar gedung. Sayangnya, aksi damai itu hanya bertahan 15 menit sebelum dibubarkan secara paksa. Seorang mahasiswa yang berhasil masuk dan membentangkan poster pun mengalami kekerasan.
“Kancing baju saya copot, bahu kiri saya tergores karena diusir paksa. Padahal saya cuma angkat poster,” ujar korban kepada redaksi.
WALHI dan Warga Kawasi Menggugat
Di tengah pemutaran film yang mereka sebut sebagai “kampanye pembodohan publik”, WALHI dan warga Kawasi mengajukan dua tuntutan tegas:
1. TV Tempo, PT Harita, dan institusi kampus harus menghentikan pemutaran dan distribusi film Ngomi O Obi.
2. Pemerintah wajib melakukan audit independen dan terbuka terhadap seluruh kegiatan tambang di Pulau Obi.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kami menolak ketidakadilan dan penindasan yang dibungkus kata ‘maju’. Pulau Obi bukan panggung propaganda,” tegas WALHI Malut dalam pernyataannya.
Penutup: Bila Fakta Disingkirkan, Rakyat Akan Bicara
Aksi WALHI dan warga Kawasi bukan sekadar protes terhadap film. Ini adalah perlawanan terhadap narasi tunggal yang menyingkirkan kebenaran. Ketika suara rakyat dikaburkan, maka jalan keadilan menjadi gelap.
WALHI mencatat bahwa apa yang terjadi di Kawasi bukan sekadar soal tambang, tapi tentang hak hidup, ruang, dan martabat manusia.
***
