JAKARTA, IndoBisnis Baru dua bulan berjalan, pemerintah sudah menarik utang baru sebesar Rp224,3 triliun, setara 28,9% dari target utang dalam APBN 2025. Apakah ini bagian dari strategi fiskal yang matang atau tanda bahwa keuangan negara mulai tertekan?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa besarnya penarikan utang di awal tahun merupakan bagian dari strategi front loading.
Strategi ini memungkinkan pemerintah mengamankan pembiayaan lebih cepat untuk mendukung program pembangunan dan pengeluaran negara.
“Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” ujar Sri Mulyani, Sabtu(15/3) mengutip detik.com
Target pembiayaan anggaran dalam APBN 2025 sendiri mencapai Rp616,2 triliun, dengan batas maksimal pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun.
Padahal qWakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa dari total pembiayaan anggaran yang sudah terealisasi, sebesar Rp224,3 triliun berasal dari utang, sementara Rp4,3 triliun dari sumber non-utang.
“Hingga 28 Februari 2025, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp220,1 triliun,” kata Thomas.
Sebagian besar utang ini bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp238,8 triliun.
Sementara itu, realisasi pembiayaan dari pinjaman justru minus Rp14,4 triliun, menandakan adanya pelunasan lebih besar dibanding penarikan pinjaman baru.
Thomas menegaskan bahwa meskipun utang negara bertambah signifikan, pengelolaan APBN tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
Pemerintah terus mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kondisi pasar keuangan agar utang yang diambil tidak membebani negara di masa depan.
Namun, lonjakan utang ini tetap memunculkan pertanyaan besar: apakah Indonesia mulai terlalu bergantung pada utang untuk menutup kebutuhan fiskal? Seberapa besar dampaknya terhadap stabilitas ekonomi ke depan?***
