Kamis, Juni 4, 2026
spot_img
BerandaHUKUM DAN KRIMINALLaporan Dugaan Korupsi Pemberian IUP Nikel Blok Medan, TPDI dan PEREKAT Nusantara...

Laporan Dugaan Korupsi Pemberian IUP Nikel Blok Medan, TPDI dan PEREKAT Nusantara Resmi Ajukan Pengaduan ke KPK

JAKARTA, IndoBisnis – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) bersama Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT Nusantara) secara resmi mengajukan laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel Blok Medan.

Laporan tersebut diajukan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Selasa (27/8/2024).

Dalam pengaduan tersebut, sejumlah nama besar ikut disorot, termasuk mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan istrinya, Kahiyang Ayu.

Ketiganya diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan IUP Nikel yang dikenal dengan sebutan “Blok Medan” di wilayah Halmahera.

TPDI dan PEREKAT Nusantara menegaskan bahwa laporan ini didasarkan pada dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan pihak-pihak strategis di pemerintahan.

Salah satu poin utama dalam laporan tersebut adalah dugaan adanya pertemuan dan kesepakatan terselubung antara pejabat tinggi yang berperan penting dalam proses perizinan.

Petrus Selestinus, S.H., yang merupakan koordinator TPDI, menegaskan bahwa penyebutan nama-nama dalam laporan ini bukanlah tuduhan sepihak.

“Ini adalah langkah awal untuk memberikan informasi kepada KPK agar dapat melakukan penyelidikan yang transparan dan berkeadilan,” ujar Petrus.

Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah nama Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu mencuat dalam persidangan terbuka terkait dugaan suap yang melibatkan Abdul Gani Kasuba.

Istilah “Blok Medan” pertama kali muncul dalam pengadilan Tipikor di Ternate, ketika Jaksa Penuntut Umum menanyai saksi terkait proses pemberian izin tersebut.

TPDI mendesak KPK untuk segera memproses laporan ini dengan memanggil semua pihak terkait untuk memberikan keterangan.

“Kami mendorong KPK untuk bertindak tegas dan tidak ragu memeriksa siapapun yang diduga terlibat, termasuk keluarga pejabat tinggi negara, demi memastikan keadilan,” pungkas Petrus.

Publik kini menunggu langkah KPK dalam menindaklanjuti laporan ini, khususnya terkait keterlibatan tokoh-tokoh penting dalam proses perizinan IUP Nikel Blok Medan. ***

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments