JAKARTA, IndoBisnis – Dalam sambutannya, Airlangga mengapresiasi dukungan Jepang dalam memerangi korupsi, terutama terkait penyuapan asing.
Ia menyoroti bahwa ratifikasi Konvensi Anti-Penyuapan OECD menjadi salah satu prasyarat utama bagi Indonesia untuk bergabung dalam organisasi tersebut.
“Jangan sampai kita disusul Thailand, Pak,” ujar Airlangga, menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara ASEAN pertama yang masuk OECD.
Ia juga membandingkan dengan Brasil yang sudah berproses selama empat tahun dan berharap Indonesia bisa bergerak lebih cepat.
Airlangga menjelaskan bahwa keanggotaan OECD akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dan investasi.
Ia menyoroti pentingnya standar transparansi dan ekonomi yang adil, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Saat ini, Indonesia telah berada di peringkat ke-8 ekonomi dunia berdasarkan Purchase Power Parity (PPP) dengan nilai ekonomi USD 4,8 triliun.
Namun, dalam peringkat GDP, Indonesia masih di posisi ke-16. Pemerintah menargetkan GDP per kapita Indonesia meningkat dari USD 5.000 menjadi lebih dari USD 12.000 pada 2030.
Dalam proses aksesi OECD, Indonesia akan menyerahkan Initial Memorandum yang mencakup 32 bab dan 239 instrumen hukum.
Airlangga menegaskan bahwa proses ini akan dipercepat dengan Omnibus Law, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.
“Kita harap submisi Initial Memorandum selesai di triwulan pertama 2025 dan dibahas di Dewan Menteri OECD pada Juni 2025,” ujarnya.
Selain itu, pada Maret 2025, Indonesia akan mengikuti Ministerial Meeting OECD khusus antikorupsi, di mana Menko Polhukam dan Ketua KPK akan mewakili Indonesia untuk menunjukkan keseriusan dalam aksesi ini.
Airlangga menutup dengan optimisme bahwa keanggotaan Indonesia di OECD akan meningkatkan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Ia menegaskan bahwa iklim investasi yang transparan dan bersih menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang kuat, terutama di tengah ketidakpastian global.
“Kita harus memperkuat hubungan dengan ASEAN, Jepang, dan negara-negara OECD untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sesuai arahan Presiden Prabowo,” pungkasnya.***
