ESDM Siapkan Langkah Hukum, Prabowo Ingatkan “Orang-Orang Kuat” Jangan Halangi
IndoBisnis – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan pernyataan keras soal maraknya aktivitas tambang ilegal di Tanah Air. Ia menyebut setidaknya terdapat 1.063 titik tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menegaskan bahwa laporan yang diterimanya berasal langsung dari aparat di lapangan.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Potensi kekayaan yang dihasilkan dilaporkan menyebabkan kerugian negara minimal Rp300 triliun,” ujar Prabowo.
Peringatan Keras untuk Mafia Tambang
Prabowo tidak sekadar mengungkap data, tetapi juga mengirimkan pesan tegas kepada pihak-pihak yang selama ini dituding melindungi operasi tambang ilegal. Menurutnya, tidak ada satupun “orang kuat” yang boleh menghalang-halangi penindakan.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari manapun, apakah dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal—tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tandasnya.
Prabowo juga meminta dukungan dari parlemen dan masyarakat agar upaya pemberantasan tambang ilegal berjalan tanpa hambatan.
ESDM Bergerak Tindaklanjuti
Menjawab arahan Presiden, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, memastikan pihaknya tidak tinggal diam. Ia menegaskan, instruksi langsung telah diberikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menindaklanjuti kasus tambang ilegal ini.
“Sudah arahan dari Pak Menteri kita respon ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya. Kan banyak ya, ada 1.300 lebih dari data Presiden,” ujar Rilke saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).
Rilke menjelaskan, selain menggunakan data Presiden, Kementerian ESDM juga melakukan verifikasi mandiri atas keberadaan tambang ilegal.
“Intinya kita bisa melakukan verifikasi sendiri. Mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan,” tambahnya.
Kordinasi dengan penegakkan hukum
Rilke menegaskan bahwa dalam waktu dekat, kementeriannya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar penanganan tambang ilegal berjalan efektif.
“Dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan terhadap tambang ilegal tersebut,” katanya.
Dengan langkah ini, pemerintah memastikan bahwa upaya pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar wacana, melainkan masuk pada aksi nyata.
***
