- Menkeu ungkap dua kendala utama:penyelewengan dana dan lambatnya penyerapan APBD. Dana mengendap di bank daerah capai Rp234 triliun.
Pemerintah Pusat belum berani menambah alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) karena dua masalah fundamental, yaitu masih maraknya penyelewengan anggaran dan lambatnya penyerapan dana di tingkat pemerintah daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, meski secara teknis peningkatan alokasi dana dapat dilakukan, pimpinan di level atas masih ragu mengucurkan dana lebih besar.
“Sebenarnya kalau saya sih mau aja naikin, cuman pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah,” ujar Purbaya mengutip IndoBisnis dari kanal YouTube Kemendagri RI dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025).
Pernyataan ini disampaikan menanggapi tuntutan 18 gubernur yang meminta peningkatan dana transfer. Purbaya mengaku telah meminta para kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan sebelum meminta tambahan dana.
Selain persoalan integritas, masalah lain yang tak kalah serius adalah lambatnya penyerapan anggaran. Hingga triwulan ketiga 2025, realisasi belanja APBD masih sangat rendah.
“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah,” jelas Purbaya.
Terkait penyelewengan dana, Purbaya mengutip temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih mencatat banyaknya kasus korupsi di daerah.
“KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu saja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi, pengadaan. Padahal kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan,” tegasnya.
Menghadapi situasi ini, Purbaya menilai dua triwulan ke depan menjadi masa kritis bagi pemerintah daerah untuk membuktikan perbaikan tata kelola keuangan. Ia berjanji akan mengusulkan kenaikan TKD jika kinerja dan integritas daerah menunjukkan peningkatan.
Menkeu menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi pusat-daerah. “Saya percaya dengan kerja, disiplin, dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional,” pungkas.
***
