- Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku Utara kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ternate menggelar seminar nasional yang menyoroti dampak pembangunan tambang terhadap masyarakat lokal.
- Dari Halmahera Tengah – Halmahera Timur hingga Halmahera Selatan, rakyat kecil tampak terseret dalam konflik agraria yang berkepanjangan, sementara janji kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masih jauh dari kenyataan.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ternate menggelar seminar nasional bertajuk
“Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berkelanjutan: PSN di Maluku Utara untuk Siapa?”.
Kegiatan ini menjadi ajang refleksi kritis terhadap pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pertambangan yang tersebar di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.
Ketua DPC GMNI Ternate, M. Asrul, menegaskan bahwa kehadiran PSN seharusnya menjadi penopang bagi kesejahteraan rakyat sekaligus sarana pengurangan angka pengangguran. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh berbeda.
“Eksistensi PSN diharapkan mampu menjamin ekonomi masyarakat Maluku Utara, tetapi yang kita lihat justru pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak dinikmati oleh rakyat. Keuntungan besar hanya berputar di kalangan tertentu,” tegas Asrul
Menurut Asrul, lonjakan pertumbuhan ekonomi akibat sektor pertambangan tampak hanya menguntungkan segelintir elit, sementara masyarakat lokal justru menghadapi tekanan agraria dan kehilangan akses terhadap lahan produktif.
Situasi ini memunculkan konflik yang terus membayangi kehidupan petani dan masyarakat adat di lingkar tambang.
GMNI menilai, lemahnya pengawasan pemerintah provinsi, serta indikasi keterlibatan oknum pejabat daerah dalam kepemilikan saham perusahaan tambang, memperburuk kondisi masyarakat kecil.
Hal ini menunjukkan adanya praktik “kaum serakah nomic” yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan ekonomi pribadi dan kelompok tertentu.
Dalam dokumen rekomendasi hasil seminar, GMNI Ternate menekankan enam langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah provinsi, DPRD, dan aparat penegak hukum:
1. Mewujudkan Reforma Agraria Sejati sebagai langkah konkret untuk pemerataan kepemilikan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.
2. Membersihkan praktik “kaum serakah nomic” yang diduga memanfaatkan kekuasaan secara tidak sah.
3. Mendesak Dinas ESDM Maluku Utara membentuk tim investigasi terkait dugaan kepemilikan saham oleh Gubernur Maluku Utara di PT Karya Wijaya dan beberapa perusahaan tambang lain.
4. Meminta Bareskrim Polda Maluku Utara berkoordinasi dengan instansi terkait membentuk tim investigasi guna menelusuri praktik pertambangan ilegal yang melibatkan oknum pejabat daerah.
5. Mendorong Polda Maluku Utara untuk menindak mafia tanah yang semakin marak di wilayah provinsi.
6. Meminta Mabes Polri mengevaluasi kinerja Kapolda Maluku Utara terkait dugaan penangkapan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat serta warga lingkar tambang.
GMNI menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan wujud tanggung jawab moral mahasiswa nasionalis dalam mengawal pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya menjadi alat eksploitasi. Pemerintah harus memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit,” tegas Asrul
Seminar ini sekaligus menjadi momentum bagi mahasiswa, masyarakat sipil, dan kelompok petani untuk menuntut transparansi, keadilan agraria, serta pengawasan ketat terhadap pejabat daerah yang diduga memiliki kepentingan ekonomi dalam proyek strategis nasional.
Konflik agraria di Maluku Utara bukan lagi sekadar persoalan lahan, tetapi telah menjadi simbol ketimpangan dan keadilan sosial yang harus segera ditangani.
***
