- Dugaan Rekayasa Transaksi Mengemuka.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menguak temuan besar terkait dugaan penghindaran pajak oleh ratusan wajib pajak. Setelah penelusuran lanjutan, jumlah entitas yang dicurigai terlibat melonjak menjadi 463 wajib pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan bahwa temuan terbaru ini memperluas identifikasi terhadap wajib pajak yang diduga melakukan rekayasa transaksi untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka.
“Awalnya 282 wajib pajak yang terdeteksi. Setelah pendalaman, dugaan meningkat menjadi 463 wajib pajak. Ini masih dugaan, tetap kita menjunjung presumption of innocence,” ujar Bimo dalam Media Gathering di Bali, mengutip Kamis (27/11/2025).
DJP mengidentifikasi sejumlah skema yang diduga digunakan oleh para wajib pajak, di antaranya:
• penghindaran pungutan ekspor,
• pengabaian kewajiban domestic market obligation (DMO),
• penundaan atau pengelakan pajak dalam negeri,
• indikasi praktik dividen terselubung.
Temuan ini memperluas laporan sebelumnya ketika DJP mengidentifikasi 282 wajib pajak yang diduga memanipulasi nilai ekspor, terdiri atas:
• 257 wajib pajak dengan modus POME (periode 2021–2024) dengan nilai PEB Rp 45,9 triliun, serta
• 25 wajib pajak dengan modus Fatty Matter sepanjang 2025 dengan nilai PEB Rp 2,08 triliun.
Akibat praktik underinvoicing Fatty Matter, DJP menghitung potensi kerugian negara 2025 mencapai Rp 140 miliar. Anomali ini awalnya terdeteksi dari lonjakan ekspor Fatty Matter ke Tiongkok yang tidak sebanding dengan nilai pelaporan.
Sebagai langkah pendalaman, DJP kini melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) terhadap:
• PT MMS,
• PT LPMS,
• PT LPMT, dan
• PT SUNN.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran nilai transaksi dan kepatuhan perpajakan perusahaan-perusahaan tersebut. Hasil Bukper akan menjadi dasar menentukan apakah kasus akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Bimo menegaskan bahwa DJP menerapkan pendekatan multi-door dalam penanganan kasus ini, dengan menggandeng:
• Satgassus OPN Polri,
• Kejaksaan Agung, dan
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tujuan akhirnya bukan hanya pemulihan kerugian negara, tetapi juga memastikan adanya efek jera agar praktik ini tidak berulang,” ungkapnya Bimo.
***
