IndoBisnis – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menunjukkan kesungguhannya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil melakukan pertemuan langsung dengan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Jumat (16/5), guna melaporkan perkembangan program strategis daerah dalam menurunkan angka kemiskinan.
Pertemuan tersebut bukan hanya sekadar laporan capaian. Wakil Bupati juga meminta arahan dan dukungan dari pemerintah pusat agar kebijakan nasional terkait pengentasan kemiskinan bisa diimplementasikan secara konsisten hingga tingkat desa.
“Kami ingin memastikan bahwa semangat membangun dari bawah sebagaimana dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden dapat terwujud nyata di Halmahera Tengah,” ujar Ahlan.
Langkah ini merupakan bagian dari kontribusi Halmahera Tengah dalam mendukung misi ke-6 Asta Cita Presiden, yaitu.
“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.”
Program Pro-Rakyat yang Terbukti Efektif
Sejak tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah menjalankan sejumlah program pengentasan kemiskinan yang langsung menyasar kelompok masyarakat rentan.
Program-program tersebut didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Alokasi Dana Desa (ADD).
Beberapa program unggulan yang telah dijalankan antara lain:
1. Pemberian insentif bagi lansia sebesar Rp400.000 per bulan kepada 3.029 penerima;
2. Insentif bagi anak yatim sebesar Rp500.000 per bulan untuk 1.711 penerima;
3. Bantuan untuk janda dan orang tua tunggal, masing-masing sebesar Rp500.000 per bulan kepada 773 penerima;
4. Insentif untuk penyandang disabilitas, sebesar Rp500.000 per bulan untuk 481 penerima.
Tidak hanya bantuan sosial, masyarakat Halmahera Tengah juga memperoleh akses layanan kesehatan gratis, termasuk biaya pengobatan dan perawatan di semua pusat pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga kami yang terabaikan, terutama mereka yang paling membutuhkan perhatian,” ujar Ahlan dalam pertemuan tersebut.
Dampak Nyata: Angka Kemiskinan Terus Turun
Program-program tersebut terbukti memberikan dampak yang nyata. Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah terus menurun secara bertahap.
Pada tahun 2022, angka kemiskinan tercatat 12 persen. Setahun kemudian, pada 2023, turun menjadi 11,77 persen. Pada tahun 2024, angka tersebut kembali turun menjadi 10,44 persen.
Penurunan ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah daerah yang tepat sasaran dan berpihak pada rakyat kecil. “Kami berkomitmen untuk melanjutkan seluruh program ini secara berkelanjutan pada tahun 2025 dan seterusnya,” tegas Ahlan.
Menjaga Konsistensi, Membangun dari Desa
Pemkab Halmahera Tengah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan nasional dapat dilaksanakan dengan konsisten dan selaras dengan kebutuhan masyarakat daerah. Menurut Wakil Bupati, pembangunan tidak akan berhasil jika tidak dimulai dari bawah.
“Kami percaya bahwa membangun dari desa adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang merata,” katanya.
Sebagai bentuk transparansi, Pemkab Halmahera Tengah juga akan terus melaporkan hasil program ke pemerintah pusat dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
***
